Lantaran hal tersebut Indonesia kehilangan sekitar Rp180 triliun devisa setiap tahunnya karena banyak warga memilih berobat ke luar negeri. Selain Malaysia, ada pula negara-negara tujuan populer untuk berobat lainnya seperti Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Adib Khumaidi menjelaskan, salah satu alasan utama warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri adalah karena biaya obat dan transportasi seringkali lebih murah dibandingkan di dalam negeri.
“Kenapa pembiayaan murah? Karena ada kebijakan negara, regulasi negara soal free tax khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata dia.
Selain karena obat dan transportasi lebih murah, menurutnya ada kenyamanan pasien dalam melakukan komunikasi dengan dokter.
“Kami sekarang selalu mengatakan kemampuan komunikasi pada dokter di Indonesia harus ditingkatkan, karena salah satu dasar pasien berobat ke luar negeri, berobat ke Malaysia, atau Singapura, itu salah satunya karena faktor komunikasinya yang mereka anggap lebih enak di sana daripada di Indonesia,” lanjut Adib.
Untuk diketahui, jumlah masyarakat Indonesia yang bolak-balik ke luar negeri untuk berobat ada lebih dari 1 juta orang. Indonesia jelas dirugikan dari kondisi ini sebab ada potensi nilai ekonomi yang hilang.
Indonesia memang tertinggal dalam sektor kesehatan. Saat ini, rasio dokter di Indonesia berada di level 0,47 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Tanah Air.
Mengacu standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio jumlah dokter, termasuk dokter umum dan spesialis, yang ideal, yaitu 1/1000 atau 1 dokter per 1000 penduduk. Apabila sebuah negara berhasil memenuhi “golden line” tersebut, maka dapat dikategorikan berhasil dan bertanggung jawab kepada rakyatnya di bidang kesehatan.
Angka terakhir yang didapatkan dari WHO dan World Bank, rasio Indonesia berada di 0,47/1000. Angka ini membawa Indonesia menempati posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Laos 0,3/1000 dan Kamboja 0,42/1000.
Namun, perusahaan ride-hailing Uber dan OLA dilaporkan membedakan tarif layanannya berdasarkan jenis HP pengguna. Hal ini terdeteksi di India.
Sejumlah laporan, baik dari media lokal dan keluhan di media sosial, pengguna iPhone dibebankan harga lebih mahal dari HP Android untuk perjalanan yang sama.
Pemerintah setempat juga mengatakan hal serupa. Mereka menuduh Uber dan OLA, pemain ride hailing asal India, menggunakan harga yang berbeda untuk iPhone dan Android, dikutip dari Reuters, Rabu (12/2/2025).
Menteri urusan konsumen India, Pralhadi Joshi mengungkapkan Badan Perlindungan Konsumen Pusat (CCPA) juga telah mengirimkan peringatan soal dugaan perbedaan harga tersebut.
Bulan lalu, dia menyebut perbedaan harga itu sebagai praktik perdagangan tidak adil. Para perusahaan juga telah mengabaikan hak-hak konsumen.
Joshi juga menambahkan akan meminta CCPA untuk menyelidiki apakah strategi serupa digunakan pada sektor. Misalnya pada layanan pengiriman makanan dan portal tiket online.
Namun juru bicara Uber membantah tuduhan tersebut. Raksasa transportasi online memastikan akan bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami tidak menetapkan harga berdasarkan produsen telepon. Kami berharap bisa bekerja sama dengan Otoritas Perlindungan Konsumen Pusat untuk menjelaskan kesalahpahaman,” jelas juru bicara perusahaan.
Ia menegakkan, skema KRIS ini akan lebih mencerminkan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional karena antara yang miskin dengan kaya sama-sama mendapatkan layanan dengan ruang rawat inap setara meski skema tarif iurannya berbeda.
“Kalau sekarang kan konsep sosial gotong royongnya banci, karena yang kaya bayar lebih dia harus dapat lebih bagus, itu bukan asuransi sosial dong,” tegas Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
“Asuransi sosial itu, harusnya yang kaya itu bayar lebih untuk tanggung yang miskin, jangan dia bayar lebih minta lebih, nah konsep itu menurut saya harus diluruskan dengan KRIS,” ungkapnya.
Dengan skema itu, Budi mengatakan, orang yang kaya akan ditetapkan limit plafon layanan kesehatannya di BPJS Kesehatan. Dengan begitu, ketika ia ingin mendapatkan layanan yang lebih seperti ruang rawat inap VIP harus menggunakan skema campuran asuransi dengan swasta yang telah terintegrasi dengan layanan asuransi BPJS Kesehatan.
Budi mengatakan, mekanisme itu terlaksana dengan combine benefit antara asuransi kesehatan swasta dengan BPJS Kesehatan hanya khusus untuk orang-orang kaya. Skemanya ialah si orang kaya membayar asuransi hanya ke pihak asuransi swasta dan sisa porsinya dibayarkan pihak asuransi swasta ke BPJS Kesehatan.
“Kita sudah bikin mekanismenya dengan OJK dan BPJS adalah Budi Sadikin misalnya bayar BPJS, bayar Jasindo, atau karena Jasindo lebih besar, setiap orang yang ambil asuransi swasta dia harus ada porsi yang dibayarkan ke BPJS, jadi si orang ambil asuransi gak usah pusing dan BPJS gak pusing nagih,” tuturnya.
“Jadi dari sisi user bayarnya satu, kalau dia sakit, datang ke rumah sakit dia kan gak mungkin ambil kelas bawah, dia pasti ambil tinggi,” ucap Budi.
Budi mengatakan, skema asuransi ini penting diterapkan supaya porsi belanja kesehatan Indonesia yang saat ini masih minim ditanggung asuransi bisa porsinya mendominasi, yakni 80%. Dengan artinya ketika belanja kesehatan pada 2023 senilai Rp 614 triliun, maka Rp 491 triliunnya harus sudah ditanggung asuransi, saat ini porsinya baru sekitar 32%.
“Jadi maksudnya swasta masuk bukan kita mau kapitalis atau mau apa, kita mau bagi semangat gotong royong ini coba dong yang mampu enggak bebani BPJS untuk habiskan jatah BPJS yang harusnya untuk orang-orang lebih bawah,” tuturnya.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, konsep ini yang pada akhirnya membuat sistem KRIS tidak menghilangkan sistem layanan kelas di rumah sakitnya. Sebab, dengan iuran tunggal satu tarif di BPJS Kesehatan nantinya, akan tetap memberikan layanan kesehatan yang sama dalam konsep KRIS.
“Sebenarnya tidak berarti bahwa semua tempat tidur dalam satu rumah sakit itu KRIS, tidak, karena dalam aturannya itu untuk RS pemerintah cuma 60%, artinya 60% dari seluruh tempat tidur itu masih ada yang kelas 1 kelas 2 masih ada yang VIP dan ini lah yang dimungkinkan oleh pak menkes tadi kris itu betul-betul semua ditanggung BPJS,” ucap Abdul Kadir.
Bila kelas mampu ingin mendapatkan pelayanan kesehatan lebih, khususnya untuk ruang rawat inap, maka bisa memanfaatkan skema combine benefit dengan menambah asuransi swasta untuk layanan kesehatannya.
“Jadi saat dia naik kelas, ke kelas 1, 2 di sini yang berfungsi combine benefitnya tadi sebenarnya, jadi yang dibayar BPJS KRIS nya itu, untuk swasta itu cuma 40% yang diminta,” paparnya.
“Supervisi pembangunan penyalur BBM 1 harga dengan target 71 penyalur. Jadi di 2025 ini kami punya target untuk melakukan supervisi terhadap pembangunan penyalur BBM 1 harga,” kata Erika dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Senin (10/2/2025).
Selain BBM 1 harga, pihaknya juga akan mengebut pembangunan Ruas Transmisi dan Distribusi Gas Bumi dengan target kumulatif sepanjang 22.550 km.
Kemudian, penyaluran 100% untuk jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi. Dengan rincian, kuota untuk JBT di 2025 adalah 18,8 juta kl sedangkan untuk JBKP adalah 31,2 juta kl.
Berikutnya untuk volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa dengan target sebanyak 1,49 miliar MSCF. Lalu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPH Migas ditargetkan sebesar 1.018,41 miliar
“Kemudian juga selain mensupervisi pembangunan penyalur baru untuk BBM 1 harga tentu kami harus mengawasi juga untuk operasional BBM 1 harga yang sudah terbangun di tahun-tahun sebelumnya. Dan kami targetkan, kami akan mengawasi sebanyak 142 penyalur, lembaga penyalur,” katanya.
Mengutip Cryptonews, pada bulan September 2021 lalu, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Hal itu disusul oleh Presiden El Salvador, Nayib Bukele yang mengumumkan pemerintah mulai membeli 1 BTC per hari pada 16 November 2022 lalu.
Keputusan kontroversial tersebut sepertinya tidak sia-sia. Sebab, Bitcoin yang dipegang oleh pemerintah El Salvador saat ini bernilai lebih dari US$ 180 juta yang terdiri dari lebih dari 2.000 BTC.
Meskipun El Salvador menggenggam jumlah Bitcoin dalam jumlah besar, namun Presiden Bukele telah menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menjual kepemilikan mata uang kripto tersebut. Padahal, bisa saja El Salvador berpotensi memperoleh lebih banyak keuntungan jika harga BTC terus meningkat.
Para pakar berkomentar, langkah tersebut dapat membawa El Salvador akan menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Salah satu kapitalis ventura berbasis di Silicon Valley, Tim Draper mengatakan, El Salvador sedang berkembang menjadi negara yang inovatif dan akan menjadi salah satu tempat paling menarik untuk ditinggali.
Bahkan menurutnya, jika harga Bitcoin mencapai US$ 100.000, El Salvador dapat melunasi pinjamannya kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Saat ini harga Bitcoin berada di level US$ 90.000 dan sempat menyentuh rekor tertinggi di US$ 93.409.
Hal senada juga diungkapkan oleh Pendiri dan CEO CrossFi, Alexander Mamasidikov yang optimis bahwa El Salvador dapat menjadi negara mandiri secara finansial dan dapat fokus penuh pada masalah internal.
Keputusan Presiden Bukele yang menegaskan tidak menjual kepemilikan Bitcoin pemerintah, memberi kepercayaan pada sebagian kecil populasi El Salvador yang telah menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran.
Terbaru Bukeke mengatakan kepada 6,7 juta pengikutnya di X (sebelumnya Twitter) bahwa prediksi dan langkah dia dalam mengelola bitcoin adalah pilihan yang tepat.
Seperti diketahui, El Salvador telah meninggalkan Dolar sebagai mata uang cadangan pada tahun 2021 lalu. Mamasidikov meyakini penggunaan BTC akan meningkatkan kekayaan negara tersebut ke depannya.
Salah satu alasan keputusan pemerintah El Salvador menahan penjualan mata uang kripto tersebut meskipun menghadapi kesulitan ekonomi, karena tidak ingin merusak kepercayaan pada inisiatif Bitcoin di negara tersebut.
Sebab, meskipun banyak warga El Salvador telah menggunakan Bitcoin, pemahaman dasar tentang konsep tersebut masih terbatas. Menahan penjualan Bitcoin oleh pemerintah sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang Bitcoin di negara tersebut.
Ekonomi negara berpenduduk 100 juta itu melesat pada tahun lalu. Lebih baik dibanding Indonesia.
Badan Pusat Statistik Vietnam membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,09% pada 2024. Ini melebihi target 6,5% dari pemerintah, sehingga menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun diprediksi berada di kisaran 5%, sekalipun pemerintah belum merilis data ekonomi kuartal IV/2024.
Perolehan Vietnam tersebut jelas jadi pencapaian sangat positif yang sangat berbanding terbalik di dekade 1980-an. Kala itu, Vietnam tergolong negara sangat miskin imbas perang berkepanjangan. Sedangkan Indonesia pada tahun-tahun yang sama sudah merasakan kebebasan dan perbaikan.
Lantas, apa rahasia Vietnam bisa bangkit dan berulangkali mengalahkan Indonesia?
Reformasi Doi Moi
Pada 1986, di tengah tekanan ekonomi yang carut-marut, pemerintah Vietnam segera berbenah. Elite Vietnam kemudian memperkenalkan kebijakan Doi Moi atau dalam bahasa Indonesia disebut pembaharuan.
Peneliti Anja Baum dalam “Vietnam Development Success Story and the Unfinished SDG Agenda” (2020) menjelaskan, Doi Moi didefinisikan sebagai transisi ekonomi terpusat ke ekonomi pasar dengan menggabungkan insentif pasar bebas, tapi tidak melupakan fundamental Vietnam sebagai negara komunis-sosialis.
“Doi Moi membuka ekonomi terpusat yang dimulai dengan reformasi pertanian, membuka pasar bebas dan perdagangan internasional, serta memulai reformasi pro-bisnis,” tulis Anja Baum.
Alasan pemerintah memulainya dari pertanian sebab 70% orang Vietnam berada di sektor tersebut. Toh, warga Vietnam juga menggantungkan hidup pada beras. Secara garis besar, pemerintah melakukannya lewat subsidi harga-harga terkait pertanian, memberikan tanah kepada para petani, dan membangun irigasi.
Lebih lanjut, peneliti Kosal Path dalam “The Origins and Evolution of Vietnam Doi Moi Policy of 1986” (2020) menyebutkan, setelah pertanian rampung, pemerintah melakukan liberalisasi perdagangan dan membuka pintu seluas-luasnya bagi investor asing dan pengusaha dalam negeri. Pemerintah komunis juga menjamin kepastian berusaha.
Selain itu, negara juga menghapus berbagai hambatan, serta pembebasan wisatawan asing. Lalu, dilakukan juga penguatan sektor fiskal dan makro (lewat devaluasi Dong Vietnam dan pengurangan defisit anggaran), penghapusan birokrasi berbelit, pengentasan kasus korupsi, hingga pengetatan stabilitas politik.
Angka Kemiskinan Vietnam Susut Pesat
Singkat cerita, tak sampai berpuluh-puluh tahun, Doi Moi perlahan langsung membuahkan hasil. Mengutip tulisan diplomat Hong Anh Tuan di Globe Asia, pada 1989, tiga tahun setelah Doi Moi, Vietnam tak lagi krisis beras. Negara bahkan sudah melakukan ekspor 1,4 juta ton beras. Bahkan, sejarah mencatat, setelahnya negara komunis ini jadi negara pengekspor beras terbesar di dunia selama bertahun-tahun.
Sejak itu pula, Vietnam berhasil mengurangi angka kemiskinan signifikan. Awalnya 70% menjadi 32% pada 2000-an. Lalu, bisnis swasta menggeliat, investasi asing masuk secara deras, APBN melonjak hingga pertumbuhan ekonomi tumbuh pesat.
Tentu buah manis dari reformasi tersebut dirasakan dalam 5-10 tahun belakangan ini. Negara miskin bernama Vietnam sukses bangkit menjadi ‘raja’ Asia Tenggara. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Vietnam sangat positif. Hanya tiga kali turun di 2020, 2021, dan 2023.
Ini tentu belum memasukkan berbagai angka-angka ekonomi lain yang juga sangat positif. Praktis, pencapaian ini melebihi sesama negara angkatan 1945 yang berada di selatan bernama Indonesia.
Meskipun, pada sisi lain, kunci sukses Vietnam, yakni Doi Moi, menghasilkan kapitalisme dan ketimpangan di kalangan penduduk. Alias, sudah bergeser jauh dari ekonomi komunis-sosialis yang jadi fundamental awal.
Bagaimana dengan RI?
Sayangnya, berbeda dengan Vietnam, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya sebesar 5,03%, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2023 yang masih bisa melaju sebesar 5,05%. Padahal, mayoritas sumber pertumbuhan ekonomi pada 2024 lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Konsumsi rumah tangga misalnya, masih mampu tumbuh sebesar 4,94% secara kumulatif pada 2024, sedangkan pada 2023 hanya tumbuh 4,82%. Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga masih mampu tumbuh 4,61% dari sebelumnya hanya tumbuh 4,4%.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu lebih disebabkan menurunnya net ekspor ketimbang tahun lalu. Disebabkan tumbuh tingginya kinerja impor dibanding ekspor pada 2024.
“Satu komponen yang menahan laju pertumbuhan ekspor lebih tinggi adalah dari net ekspor,” kata Amalia saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta pada Rabu (5/2/2025).
Total net ekspor atas dasar harga konstan pada 2024 memang hanya sebesar Rp 513,7 triliun, lebih rendah dari catatan pada 2023 yang sebesar Rp 514,36 triliun. Kondisi itu dipicu pertumbuhan ekspor pada 2024 kalah dibanding impornya, berkebalikan dari kondisi pada 2023.
Pada tahun lalu, pertumbuhan ekspor sebesar 6,51% sedangkan impornya tumbuh kencang sebesar 7,95%. Sedangkan pada 2023, pertumbuhan ekspornya meski hanya sebesar 1,32% namun impornya terkontraksi atau minus hingga sebesar 1,65%.
“Karena positifnya (net ekspor) sedikit lebih kecil dibanding 2023 maka sumbangan ke pertumbuhan ekonominya terlihat negatif 0,01%, ini salah satu faktor yang agak menahan dari pertumbuhan lebih tinggi,” ucap Amalia.
Sebagai informasi, penggusuran di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi mengundang perhatian publik dan viral. Hal itu karena rumah-rumah tersebut ternyata sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM).
Menteri Nusron menegaskan, sertipikat tanah yang dimiliki korban penggusuran tetap sah menurut hukum. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam proses eksekusi tanah. Kementerian ATR/BPN akan memperjuangkan hak para korban penggusuran. Dia pun menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam proses eksekusi tanah.
“Saya bersyukur pada hari ini saya bisa ketemu dengan Bu Asmawati, Ibu Mursiti, dengan Pak Yaldi. Tadi di sana meninjau lokasi lima rumah dari ibu, bertiga dari lima orang yang rumahnya sudah digusur,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (7/2/2025).
“Kami akan berusaha memperjuangkan penggantian rumah yang telah digusur karena warga ini membeli tanah secara sah dan tidak terlibat dalam konflik yang ada,” tambah Nusron.
Pemerintah, kata dia, hadir untuk memberikan solusi terkait permasalahan tersebut.
Dia meminta semua pihak memperjelas, dalam proses peradilan terdapat tahap koordinasi antarpihak. Dia pun berencana berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Cikarang dan memfasilitasi mediasi antara pihak yang bersengketa, termasuk warga terdampak penggusuran.
“Harusnya kalau eksekusi pun juga harus menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan, tidak dengan prinsip-prinsip tidak berkemanusiaan, main gusur gitu saja. Kan itu ada orangnya, harusnya dia approach dulu bahwa ini diganti dulu kerahiman dan sebagainya,” tegas Nusron.
Sertipikat Tetap Sah, Nusron Beri Peringatan Keras
Nusron mengatakan, eksekusi PN Bekasi dilakukan tanpa terlebih dahulu memohon pengukuran kepada Kantor ATR/BPN Bekasi guna memastikan akurasi peta objek eksekusi.
“Pagi ini Jumat 7 Februari 2025, saya selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan lima rumah, salah satunya milik Ibu Asmawati yang viral di sosmed beberapa hari ini, yang dieksekusi PN Bekasi, sertipikatnya sah dan punya kekuatan hukum tetap,” kata Nusron, dikutip dari unggahan di akun Instagram resmi miliknya, Jumat (7/2/2025).
“Setelah kami cek ternyata lima rumah yang dieksekusi berada di luar peta obyek sengketa yang sudah diputus PN, PT dan MA,” lanjutnya.
Dia pun memperingatkan seharusnya sebelum dieksekusi, harus terlebih dahulu:
1. minta penetapan PTUN agar ada pembatalan sertipikat yang sudah diterbitkan di tanah yang menjadi obyek keputusan
2. mengajukan permohonan pengkuran pengkuran
3. pemberitahuan kepada Kantor BPN tentang eksekusi.
“Ketiga prosedur tersebut tidak dilalui,” ujarnya.
“Kami perintahkan jajaran ATR/BPN untuk segera koordunasi dengan PN Bekasi, pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi ulang dan membayar ganti rugi rumah yang sudah kadung digusur dan dieksekusi,” sambungnya.
“Jangan rakyat kecil yang tidak tahu perkara menjadi korban persengketaan masa lalu. Kalau toh sengketa tanah dan udah kadung ada bangunan, maka harus jalan keluar yang lebih manusiawi, misal dengan kasih kerahiman bangunan dan sebagainya,” katanya.
“Sambil menunggu mediasi dan negosiasi, agar mereka dapat bertahan hidup kepada lima kepala keluarga yang dieksekusi Saya kasih bantuan @ Rp 25 jt per KK. Semoga bermanfaat dan sedikit mengobati kesedihan,” ujar Nusron.
“Di Youtube dan Twitter bicaranya PHK terus ini gambaran masyarakat merasakan semakin sulit mencari lapangan kerja,” ujar Direktur Big Data INDEF, Eko Listiyanto dalam konferensi pers, Kamis (6/2/2025).
Diketahui, sepanjang Januari-Oktober 2024, PHK mencapai 64 ribu lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya hanya 45 ribu.
Eko menekankan dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan, daya beli juga akan semakin tergerus. Maka dari itu, pemerintah harus fokus dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
“Bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi ya ciptakan lapangan kerja. Dari penciptaan lapangan kerja baik dari APBN maupun dari sisi iklim investasi, mungkin dari sisi keuangan dengan suku bunga yang rendah,” ujarnya.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, Riza Annisa Pujarama pun menambahkan bahwa tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas dari pekerjaan yang disediakan.
Ia menilai banyak lapangan pekerjaan yang tidak berkualitas. “Walaupun pengangguran rendah kalo dibedah banyak yang tidak penuh waktu kerjanya. Sebenarnya kualitas dari pekerjaan yang didapat tidak bagus,” ujarnya.
Sindrom Guillain-Barré (GBS) menyerang ratusan orang di India. Salah satunya dialami oleh anak berusia enam tahun di kota Pune, India Barat yang secara tiba-tiba mengalami kesulitan dalam menulis. Ayahnya, yang berprofesi sebagai guru, tak menyangka anaknya mengalami hal tersebut. Dia hanya menduga anaknya enggan untuk mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolahnya.
“Saya telah menghapus beberapa kata dan memintanya untuk menuliskannya. Saya berasumsi dia marah dan itulah sebabnya dia tidak memegang pensil dengan benar,” katanya kepada surat kabar Indian Express, yang dikutip oleh BBC.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa kesulitan putranya untuk memegang pensil adalah tanda pertama Sindrom Guillain-Barré (GBS), kelainan langka di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel saraf sehingga menyebabkan kelemahan otot dan kelumpuhan.
Dalam beberapa hari, bocah itu dirawat intensif, tidak dapat menggerakkan lengan atau kakinya. Saat kondisinya memburuk, ia kehilangan kemampuan untuk menelan, berbicara, dan akhirnya bernapas, sehingga membutuhkan dukungan ventilator. Saat ini, bocah itu dalam pemulihan.
Bocah itu termasuk di antara sekitar 160 kasus GBS yang dilaporkan sejak awal Januari di Pune. Ada lima dugaan kematian akibat sindrom tersebut.
Menurut data resmi, saat ini sudah ada 48 pasien dirawat di ruang perawatan intensif, 21 pasien menggunakan ventilator, dan 38 pasien telah dipulangkan.
Gejala awal Sindrom Guillain-Barré
GBS diawali dengan kesemutan atau mati rasa di kaki dan tangan, diikuti oleh kelemahan otot dan kesulitan menggerakkan sendi. Gejala memburuk selama dua hingga empat minggu, biasanya dimulai di lengan dan tungkai.
Angka kematian yang dilaporkan bervariasi, yakni 3% hingga 13%, tergantung tingkat keparahan dan kualitas dukungan perawatan kesehatan.
Wabah di Pune ditelusuri hingga ke patogen yang disebut campylobacter jejuni, penyebab utama infeksi bawaan makanan, dan pendorong terbesar GBS di seluruh dunia.
Hubungan antara keduanya ditemukan pada tahun 1990-an di pedesaan China, tempat patogen tersebut umum ditemukan di ayam, dan wabah GBS terjadi setiap musim hujan saat anak-anak bermain di air yang terkontaminasi kotoran ayam atau bebek.
Di negara-negara dengan kebersihan yang baik, lebih sedikit kasus GBS yang terkait dengan campylobacter, dengan infeksi pernapasan sebagai kontributor utama, kata para ahli. Ada juga pemicu lainnya. Pada tahun 2015, Brasil melaporkan sekelompok kasus GBS yang terkait dengan virus Zika.
Sebelumnya Komdigi telah mengumumkan rencana lelang frekuensi untuk layanan BWA. Adapun frekuensi yang akan dilelang ada spektrum 1,4 Ghz dengan lebar 80 Mhz.
Untuk diketahui layanan BWA adalah layanan internet tanpa kabel yang terbatas di wilayah tertentu. Layanan BWA yang dulu sempat populer adalah Bolt dan IM2. Namun, perkembangan layanan internet operator seluler membuat BWA ditinggalkan. Semua layanan BWA pun tutup dan frekuensi khusus BWA di 2,3 GHz dikembalikan ke pemerintah.
Wayan Toni Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi menjelaskan alasan pemerintah mau menghidupkan BWA kembali. Alasannya karena untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband..
Ketika ditanya mengenai kehadiran operator baru atau yang sudah ada (existing) yang akan mengikuti lelang, ia menyebut bahwa pihaknya akan mengundang semua perusahaan yang memiliki izin jaringan tetap Packet Switched.
“Nanti operator yang memiliki izin itu kami akan undang,” ujar Wayan ditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Senayan, Selasa (4/2/2025). “Khusus untuk jartap [jaringan tetap] block packed switch. Bukan untuk seluler ya, seluler nanti diberikan lagi,” imbuhnya.
izin jaringan seluler saat ini dipegang oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk., PT XL Axiata Tbk., dan PT Smart Telecom. Berdasarkan laman Dittel Komdigi, saat ini ada 402 perusahaan yang memiliki Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched ada 402. Beberapa perusahaan yang ada di dalam daftar adalah Telkomsel, XL, dan anak usaha Indosat, PT Aplikasi Lintasarta.
Ia menjelaskan bahwa seleksi frekuensi 1,4 GHz, saat ini sedang meminta masukan dari masyarakat. Pihaknya juga sedang menyiapkan RKM tentang standardisasi perangkat broadband wireless access di 1,4 Ghz.
