SPORTIFLAE

_{Purbaya dan Gubernur BI Sepakat soal SBN di Pasar Sekunder, Debt Switch 2026 Rp173,4 Triliun}

 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo guna memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika pasar global.

Sinergi ini merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), di mana Pemerintah wajib berkoordinasi dengan bank sentral dalam penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pemerintah berkomitmen untuk mengelola kebijakan fiskal secara pruden dengan target defisit APBN 2026 yang terkendali guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Defisit APBN 2026 sebagaimana UU Nomor 17 Tahun 2025 diarahkan sekitar 2,68 persen dari PDB, dengan pembiayaan defisit akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang,” tulis siaran pers bersama tersebut, Sabtu (21/2/2026).

Pembiayaan utang akan dilakukan melalui penerbitan SBN di pasar domestik dan global dengan prinsip kehati-hatian guna menjaga struktur portofolio utang Pemerintah tetap sehat dan aman.

Di sisi lain, Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakan moneter 2026 untuk menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1 persen serta menstabilkan nilai tukar Rupiah. Strategi yang ditempuh BI mencakup operasi moneter pro-market untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

BI juga akan melakukan transaksi pembelian dan penjualan SBN di pasar sekunder secara terukur. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip kebijakan moneter yang berhati-hati (prudent monetary policy) agar tetap konsisten dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

_{Ahli forensik digital Rismon Sianipar menjadi saksi ahli di gugatan ijazah Jokowi}

Ahli forensik digital Rismon Sianipar menegaskan pentingnya keterbukaan dalam pembuktian dokumen publik, terutama yang berkaitan dengan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu Rismon sampaikan saat menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan ijazah melalui mekanisme citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Kota Solo, Rabu (18/2/2026)

“Sebagai hak warga untuk meminta transparansi dokumen publik dari seorang presiden. Forum ini adalah forum yang mulia dan tidak boleh diabaikan. Majelis hakim bisa memerintahkan menghadirkan ahli dari dua pihak,” ujar Rismon di ruang sidang.

Rismon menilai persidangan merupakan wadah paling tepat untuk menguji keaslian dan kebenaran suatu dokumen sehingga tidak terus memicu polemik di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, keterbukaan terhadap dokumen kepala negara merupakan bagian dari hak konstitusional warga yang harus dihormati. Untuk menjamin objektivitas, Rismon mengusulkan agar Majelis Hakim mempertimbangkan pengujian dokumen lembaga independen.

_{Kapolsek Pancoran Kompol Mansur}

Polisi melakukan mediasi antara pihak SMPN 182 Jakarta, dan pemilik bangunan berinisial S, yang temboknya roboh hingga menimpa pagar dan halaman SMPN 182 Jakarta di Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin.

“Kami hanya memediasi karena sudah ada kesepakatan antara pihak pemilik bangunan berinisial S, dan pihak kepala sekolah,” ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

 Menurutnya, pihak sekolah tidak membuat laporan ke polisi lantaran kedua belah pihak telah bersepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Pemilik bangunan yang temboknya roboh itu juga telah menyatakan siap merenovasi fasilitas sekolah yang terdampak.

_{Proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan secara bertahap.}

Pemerintah mendorong agar proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan secara bertahap, dimulai dengan skema private placement sebelum melanjutkan ke tahap penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah bertahap ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memastikan proses demutualisasi berjalan dengan terukur dan tidak dilakukan secara terburu-buru.

Menurut Airlangga, fase private placement dipersiapkan sebagai gerbang pembuka sebelum opsi IPO diambil.

“Jadi (demutualisasi dilakukan) bertahap mulai dengan private placement dan yang kedua opsi untuk IPO. Ya biasanya kan bertahap, sesudah private placement baru IPO,” kata Airlangga menegaskan hal tersebut dalam konferensi pers Indonesia Economic Outlook 2026, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Adapun, wacana demutualisasi BEI sudah lama bergulir sebagai upaya memperkokoh tata kelola bursa. Melalui mekanisme ini, struktur kepemilikan bursa di masa depan berpotensi menjadi lebih inklusif dan terbuka sebelum akhirnya sahamnya dilepas ke publik lewat IPO.

Terkait aspek legalitas, pemerintah juga berambisi merampungkan regulasinya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan semua aturan turunan mengenai proses ini sudah bisa diselesaikan sebelum Februari 2026 berakhir.

_{Jaksa Agung ST Burhanuddin}

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan akan menindak tegas oknum jaksa apabila terbukti melakukan penyalahgunaan terhadap aset sitaan. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna.

“Jaksa Agung menegaskan apabila ada oknum (jaksa) yang menguasai (aset sitaan) tanpa sepengetahuan dan izin resmi dari instansi, bisa saja nanti ada mens rea (niat jahat) untuk memiliki diam-diam, untuk ditindak tegas,” kata Anang, Kamis (12/2/2026).

Anang menjelaskan, pada peringatan ulang tahun Badan Pemulihan Aset (BPA) yang digelar hari ini, Jaksa Agung meminta agar badan tersebut menata dan menelusuri aset-aset sitaan dari kasus korupsi agar tidak disalahgunakan oleh internal kejaksaan.

“Beliau mendapatkan informasi sebagian aset, baik berupa apartemen dan hotel yang berasal dari hasil perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan masuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi DKI, untuk betul-betul ditelusuri dan di-tracking. Jangan sampai ada penyalahgunaan,” ujarnya.

“Ini warning (peringatan) keras. Tidak hanya untuk (oknum jaksa) di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta. Kalau melanggar etik, diproses etik oleh Jamwas. Kalau ada pidana, kita pidanakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan saat ini masih banyak aset sitaan Kejaksaan yang tercecer, terutama di kawasan Jakarta Pusat.
Ia menyoroti adanya kamar apartemen berstatus sita yang justru ditempati oleh jaksa.

_{Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung}

 Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aparat penegak hukum menindak tegas guru yang diduga melecehkan siswinya. Menurut Pramono, tidak ada ruang bagi pelecehan seksual di Jakarta.

“Kalau ada tindakan pelecehan seksual, bagi siapa pun yang melakukan itu dan di mana pun di Jakarta, saya meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan setegas-tegasnya,” ucap Pramono, Selasa (10/2/2026).

Pramono menegaskan, tak ada kompromi bagi pelaku kejahatan seksual. “Tidak ada kompromi untuk itu, termasuk kalau ada perundungan dan sebagainya,” sambungnya.

Sebagai informasi, seorang siswi perempuan menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh mantan gurunya yang mengajar di salah satu sekolah di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi pada awal Februari 2026.

Wakil Kepala Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur Kompol Sri Yatmini mengatakan peristiwa ini diduga terjadi pada 2025 silam saat korban masih merupakan murid di sekolah tersebut. Kini, korban telah pindah ke sekolah lain yang juga berada di kawasan Jakarta Timur.

“Kejadian tersebut sebenarnya sudah sejak satu tahun yang lalu. Namun demikian, pada saat itu anak korban ini pindah dari sekolah tersebut,” kata Sri Yatmini, Selasa 10 Februari 2026.

Sri Yatmini mengatakan, pelaku atau mantan guru korban diduga membuat grup WhatsApp. Korban yang tergabung dalam grup tersebut kemudian diduga menerima pelecehan secara verbal.

toto4d

^{Hasil Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas dengan MBG, Didominasi Gen-Z}

Mayoritas publik disebut puas atas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, kalangan yang menyatakan puas terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dari kaum Gen-Z.

Persepsi publik ini terpotret dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digelar pada 15-21 Januari 2026. Dari hasil survei itu, Indikator bertanya soal tingkat kepuasan responden terhadap program MBG. 

“Jadi memang yang sangat puas 12,2% dan cukup puas 60,6%. Yang kurang puas atau tidak puas total 24,4%. Jadi yang tidak puas per Januari 2026 itu kurang lebih seperempat. Nah, kalau yang puas total 72,8%, tapi yang betul-betul sangat puas itu masih ‘selo’ gitu ya, masih 12,2%,” ujar Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat paparkan hasil survei secara daring, Minggu (8/2/2026) 

Namun, Burhanuddin menjelaskan, responden yang menyatakan sangat puas terhadap program MBG masih fluktuatif. Menurutnya, persepsi responden ini tergantung dari kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki kualitas maupun merespons isu program MBG.

Kemudian, Burhanuddin merinci responden yang menyatakan puas terhadap program MBG. Hasilnya, kalangan Gen-Z mendominasi bersikap puas atas program tersebut.

“Nah, kalau kita lihat siapa yang puas? Gen Z. Gen Z 80,7% puas,” ucapnya. 

_{Motif kasus pembunuhan di Warakas}

Polisi mengungkap motif di balik kasus keracunan satu keluarga di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Abdullah Syauqi Jamaludin (22), yang sebelumnya sempat dianggap sebagai korban selamat, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap ibu dan kedua saudaranya.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Onkoseno Gradiarso Sukahar, membeberkan bahwa tersangka merasa dianaktirikan di dalam rumah tersebut.

“Motivasi dari pelaku adalah dendam kepada keluarganya, karena merasa diperlakukan berbeda dan sering dimarahi oleh ibunya,” kata Onkoseno saat konferensi pers di Polres Jakarta Utara, Jumat (6/2/2026). 

Rasa kesal yang menumpuk itulah yang diduga mendorong Syauqi merencanakan aksi keji dengan menggunakan racun tikus untuk mengakhiri hidup anggota keluarganya.

Kepastian mengenai penyebab kematian para korban didapat setelah Puslabfor Bareskrim Polri melakukan uji laboratorium. Dari hasil uji Laboratorium, ditemukan kandungan zat berbahaya bernama Zinc Phosphide pada organ tubuh para korban.

_{Nadiem Makarim}

 Ketua IM57+ Institute dan mantan penyidik KPK, Lakso Anindito, menanggapi sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi Chromebook di Kemendikbudristek, dalam sidang yang digelar di Jakarta, Senin, 2 Februari 2026.

Saat itu, tiga saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu Harnowo Susanto, Dhany Hamiddan Khoir, dan Suhartono Arham.

Selain itu para saksi juga mengaku bahwa Nadiem Makarim tidak pernah mengarahkan untuk menaikkan harga laptop, dan Nadiem tidak mengarahkan pemilihan vendor tertentu.

Lakso mengatakan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan seharusnya menjadi dasar bagi penegak hukum untuk memperluas penyidikan.

“Informasi yang diberikan para saksi membuka sindikasi di kementerian menjadi lebih terbuka. Fakta-fakta ini harus ditindaklanjuti juga oleh Kejaksaan Agung, jangan hanya fokus pada Pak Nadiem saja,” ujar Lakso.

Lakso juga mengutip Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara atau uang suap tidak menghapuskan tindak pidana.

“Itu poin penting dan yang harus dipegang, karena hukum kita jelas mengatur hal tersebut,”ujar Lakso.

_{Ketua MK Menangis saat Sidang Putusan Terakhir Bersama Arief Hidayat (Danandaya)}

 Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo tak kuasa menahan air mata ketika menutup sidang pengucapan putusan pada Senin (2/1/2026). Itu karena persidangan hari ini merupakan momen terkahir Arief Hidayat sebagai hakim MK.

1. Ketua MK Menangis

Suhartoyo tampak sempat menoleh ke sebelah kiri karena di sampingnya adalah Arief Hidayat. Sambil menangis, Suhartoyo menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya selama ini menjalani tugas konstitusional. 

“Terima kasih untuk yang mulia Prof Arief, telah membersamai kita,” kata Suhartoyo di ruang sidang Gedung MKRI, Jakarta Senin (2/1/2026).

Diketahui, Arief purnatugas atau pensiun sebagai Hakim Konstitusi pada Selasa (3/2/2026) pukul 24.00 WIB, setelah 13 tahun mengabdi sebagai hakim MK. Posisi Arief akan digantikan oleh Adies Kadir dari DPR RI. 

Mahkamah Konstitusi hari ini membacakan 14 putusan pengujian undang-undang. Dari keseluruhan, Arief diberikan kesempatan untuk membacakan pertimbangan putusan nomor 235/PUU-XXIII/2025. Perkara ini terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Dengan kondisi suara yang serak, Arief tetap menjalankan tugas membacakan pertimbangan putusan yang diberikan kepadanya.

Arief juga menyampaikan, pengucapan pertimbangan tersebut menjadi momen terakhir dirinya duduk sebagai Hakim Konstitusi. Itu karena dalam waktu dekat, Arief akan memasuki masa purnabakti setelah genap berusia 70 tahun.

“Meskipun suara saya serak, tapi saya diberi tugas untuk membacakan putusan yang terakhir sebelum saya masuk purnabakti usai 70,” kata Arief.