Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (DPP HPMPI) Steven menyebutkan perlunya langkah konkret untuk mencegah agar krisis bahan bakar minyak (BBM) tidak terjadi lagi di Provinsi Bengkulu.
“Sebagaimana diketahui, pengerukan alur yang sempat mendapat perhatian langsung Bapak Wakil Presiden ketika berkunjung ke Bengkulu, serta ditindaklanjuti melalui Instruksi Presiden yang ditandatangani Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah resmi berakhir pada 31 Agustus 2025. Namun, fakta di lapangan menunjukkan target kedalaman alur LWS 6 meter tidak tercapai, hasilnya hanya berkisar 2,9–3 meter,” kata Steven lewat pesan elektronik di Bengkulu, Minggu.
Kondisi tersebut membuat kapal berkapasitas besar sulit masuk sehingga rantai pasok energi bisa kembali terganggu.
“Informasi terakhir saya peroleh dari lapangan adalah beberapa kapal enggan ambil resiko masuk ke alur pelabuhan karena dangkal dan sangat berisiko,” kata dia lagi.
Pertamina Bengkulu telah berupaya menjaga kestabilan suplai dengan menambah pasokan dari provinsi lain. Namun, menurut dia, alih-alih dapat menekan potensi gangguan distribusi, pola suplai BBM justru bergeser.
Dari pantauan kami, pasokan lebih banyak dipenuhi melalui skema distribusi Reguler, Alternatif dan Emergency (RAE) dari provinsi tetangga, sementara optimalisasi suplai dari depot BBM di Bengkulu masih belum dimaksimalkan,” kata dia.
Sementara, Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelumnya telah menunjukkan komitmen serius dengan menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 10 persen menjadi 7,5 persen sebagai langkah nyata meringankan beban masyarakat.
Namun, menurut dia, penurunan harga hanya akan efektif apabila ketersediaan BBM, khususnya non-subsidi, tetap terjamin.
Pendangkalan alur pelabuhan bukan sekadar masalah teknis, tetapi memiliki dampak luas, suplai BBM tersendat, baik untuk SPBU maupun Pertashop.
“Pulau terluar berisiko kembali terisolir, aktivitas transportasi industri, baik pemerintah maupun swasta, terganggu, rantai distribusi bahan pokok dan kebutuhan dasar masyarakat juga tergantung,” kata dia.
Oleh karena itu, Steven menilai perlunya langkah pencegahan agar krisis BBM seperti beberapa bulan lalu tidak terjadi kembali.
“DPP HPMPI berharap Bapak Presiden dan Wakil Presiden memberikan atensi penuh terhadap kondisi ini. Pelabuhan adalah urat nadi perekonomian daerah, bila terganggu, efek domino akan meluas ke berbagai sektor,” ujarnya.
“Kami menyerukan pembentukan Satgas Pengawasan dan Penanggulangan melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI dan BUMN terkait, agar pengerukan alur berjalan sesuai rencana, transparan dan bebas penyalahgunaan,” katanya.
Kemudian, lanjut dia, perlunya penguatan distribusi energi memastikan suplai BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap lancar melalui sinergi depot, suplai RAE dan optimalisasi armada distribusi.
“Menghapus ego sektoral, saatnya seluruh pihak bergandeng tangan dengan semangat gotong royong dan keterbukaan, demi menjaga keberlangsungan hidup masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah,” kata dia.
Menurut Steven, para pengusaha Pertashop yang tergabung dalam HPMPI, percaya tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan bila kepentingan rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama.
Perekonomian daerah, ketersediaan energi dan keberlangsungan UMKM adalah kepentingan bersama yang wajib dijaga.
Pertashop pun ambil bagian berperan vital sebagai penyalur energi rakyat, tidak hanya di perkotaan, tetapi terutama di pelosok desa yang jauh dari SPBU, dan stabilitas suplai BBM menjadi syarat mutlak agar keadilan energi benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke daerah terpencil.