Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan dukungan penuh pada ajang bertajuk AI Law Enforcement and Community Safety (AILECS) yang direncanakan akan dilangsungkan pada April 2026.
Ajang yang diselenggarakan oleh Monash University Indonesia itu, nantinya bakal turut membahas terkait penegakan hukum dan kebijakan AI yang berguna untuk diterapkan dalam perlindungan masyarakat khususnya perempuan dan anak.
“Kami memberikan apresiasi dan siap bekerja sama dalam penyiapan dan pelaksanaan AILECS tersebut. Kegiatan ini akan menjadi ajang besar yang mampu menarik partisipasi talenta digital muda Indonesia,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dukungan itu juga disampaikan Wamenkomdigi saat menerima audiensi langsung dari perwakilan Monash University Indonesia di Kantor Kementerian Komdigi, Jumat (1/8).
Nezar optimistis AILECS tidak hanya menjadi wadah diskusi dan bertukar edukasi saja, tapi juga dapat menghadirkan berbagai kegiatan untuk mendorong pengembangan SDM AI di Tanah Air.
Menurut dia, pengembangan SDM AI itu nantinya tidak hanya di sektor hukum dan kebijakan, namun juga di sektor prioritas lainnya seperti di bidang pendidikan, dunia kerja, hingga transportasi.
Hal itu berkaca dari pertumbuhan sejumlah sektor yang terlihat paling terdampak oleh perkembangan teknologi AI sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan adopsi AI.
Presiden Monash University Indonesia Matthew Nicholson pun menjelaskan AILECS merupakan kolaborasi antara Monash University dan Kepolisian Federal Australia, serta melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di berbagai negara secara inklusif.
Penyelenggaraan kegiatan AILECS di Indonesia diharapkan dapat menjadi ajang berkumpul para pengampu kebijakan serta pemangku kepentingan teknologi digital dan internet di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mendiskusikan masa depan pemanfaatan AI di berbagai bidang.
“Akan ada sejumlah diskusi tentang pemanfaatan AI diantaranya pada bidang pendidikan, kesehatan, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak,” tuturnya.
Sejumlah hal lain yang turut didiskusikan dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah inisiatif kerja sama berbagai pemangku kepentingan antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor privat terkait riset kolaboratif, penguatan kurikulum dan materi ajar, hingga kuliah tamu berkala yang menghadirkan para pakar AI nasional maupun mancanegara.