Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan perundingan tentang batas maritim Laut Sulawesi dengan Indonesia akan dilanjutkan Selasa, 29 Juli 2025, pekan depan.
“Tanggal 29 Juli ini kita sambung perbincangan di Jakarta,” kata PM Anwar saat sesi tanya jawab di Dewan Rakyat, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa.
Dia menyampaikan dalam pertemuan tanggal 29 Juli 2025 itu, perwakilan kerajaan Sarawak dan Sabah akan ikut serta. Menurut dia,perundingan tentang perbatasan maritim Laut Sulawesi membutuhkan persetujuan dua kerajaan itu.
Perwakilan Sarawak dan Sabah akan turut menyampaikan pandangan terkait teritorial.
“Pertemuan resmi yang melibatkan Singapura atau Indonesia saya selalu sebagai peraturannya mengajak Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah dalam rombongan,” jelasnya.
Anggota Dewan Rakyat juga menanyakan mengenai ada atau tidaknya pembicaraan soal Laut Sulawesi dalam kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Malaysia beberapa waktu lalu.
Anwar mengatakan Presiden Prabowo sudah empat kali ke Malaysia, namun kunjungan itu adalah kunjungan makan siang informal, sebagai sahabat.
Ia mengatakan sejauh ini belum ada persetujuan apapun tentang batas maritim Laut Sulawesi. Menurut PM Anwar, pembicaraan resmi tentang Laut Sulawesi baru akan dilakukan 29 Juli mendatang.
“Jadi caranya apa dengan negara sahabat? Kita berunding lah. Tapi pendirian kita tegas,” kata Anwar.
Pada kesempatan itu, Anwar juga menjelaskan tentang sengketa Blok ND6 dan ND7 atau yang dikenal dengan Blok Ambalat.
Malaysia disebutnya tetap berpegang pada peta tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan.
Anwar menyatakan dirinya memiliki semangat yang sama dengan PM Malaysia sebelumnya, untuk menghindari ketegangan di wilayah sengketa dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara sahabat yang memiliki hubungan sangat baik dengan Malaysia.