Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa pemerintah kembali akan menggelontorkan bantuan pangan berupa beras dan bantuan sosial tunai mulai akhir Juni hingga Juli 2025. Bantuan ini ditujukan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, terutama wilayah timur yang rawan pangan.
Zulhas pun memastikan dana untuk program bantuan pangan ini sudah siap dan tinggal dijalankan.
“Mengenai bantuan beras, bantuan pangan, kita memang sudah punya cadangan dari Bulog. Yang disimpan di Bulog, (anggarannya) sudah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan dulu. Semuanya Rp16,6 triliun. Nah sekarang baru dikeluarkan, dipakai untuk dua bulan, berarti 20 kilogram dikali 18,3 juta (KPM). Jadi sudah disepakati,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Bantuan ini, katanya, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas sebelumnya. Selain beras, pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai senilai Rp200 ribu per keluarga per bulan.
“Di samping yang Rp400 ribu kali 18,3 juta dalam bentuk bansos,” ujarnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi turut membenarkan jadwal penyaluran bantuan pangan ini. Ia menyebut program akan dimulai pada akhir Juni hingga Juli.
“Bantuan pangan dua bulan, 10 kg untuk 18,3 juta KPM. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan uang tunai Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, jadi total Rp400 ribu per keluarga. Ini stimulus ekonomi berjalan bersamaan,” jelas Arief saat ditemui usai konferensi pers.
Adapun saat ditanya kapan bantuan tersebut mulai digelontorkan, Arief menyebut persiapan teknis tengah dilakukan.
“Akhir Juni hingga Juli. Kan kita perlu persiapan untuk packaging 10 kg dikali dua (bulan). Kemudian menyasar yang utama adalah daerah-daerah yang memang saudara-saudara kita perlu duluan, (yakni) Indonesia Timur, seperti Papua. Makanya paling bagus one shot (sekaligus kirim untuk dua bulan), supaya juga kita bisa efisien biayanya,” ungkapnya.
Terkait pemadanan data penerima, Arief menjelaskan prosesnya terus berlangsung dan kini hampir rampung.
“Ini tadi Pak Wamensos (Wakil Menteri Sosial) juga masih terus. Yang terakhir terverifikasi oleh teman-teman BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan