SPORTIFLAE

Emiten telekomunikasi XLSmart yang merupakan hasil merger XL Axiata (EXCL) dan Smartfren (FREN) mengusulkan Rajeev Sethi sebagai CEO perusahaan ke depan. Alasan usulan ini sendiri adalah karena sosok Rajeev sudah banyak menaklukkan pasar emerging market. 

Sebelumnya, ia memimpin Robi Axiata, Ooredoo Myanmar, Grameenphone, dan Airtel Africa, di mana ia berhasil meningkatkan pertumbuhan pendapatan secara signifikan di pasar yang penuh tantangan. Dikutip dari siaran pers EXCL beberapa waktu lalu, Vivek Sood, Group CEO Axiata Group, menegaskan bahwa penunjukan Rajeev adalah langkah penting dalam membangun perusahaan telekomunikasi kelas dunia.

“Dengan bangga kami mengumumkan penunjukan usulan dewan direksi XLSmart (menunggu persetujuan pemerintah dan pemegang saham). sebuah momen penting dalam perjalanan menciptakan merger menuju perusahaan telekomunikasi kelas dunia. Dengan penunjukan ini, kami percaya bahwa XLSmart berada di arah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan solusi inovatif, serta teknologi terbaru kepada seluruh pelanggan kami yang terus bertambah.” ujarnya, seperti dikutip Kamis (20/2/2025).

Sebelum pengangkatannya di XL Smart, Sethi menjabat sebagai Managing Director & CEO Robi Axiata, anak perusahaan Axiata dan perusahaan telekomunikasi terbesar di Bangladesh. Pada tahun 2024, Robi Axiata mencatatkan laba tertinggi sepanjang sejarah sebesar TK 703 crore (sekitar Rp 94,3 triliun), mencatatkan peningkatan tahun ke tahun sebesar 119%.

Di Airtel Africa, Rajeev mengelola operasi di 15 negara, dengan total pendapatan mencapai USD 2,5 miliar per tahun. Rekam jejaknya dalam mengelola merger dan integrasi yang kompleks memberikan XL Smart keunggulan strategis dalam mempercepat transformasi digital. Sementara di Ooredoo Myanmar, ia berhasil memperluas jaringan perusahaan, menjadikannya penyedia layanan dengan pertumbuhan tercepat di negara tersebut.

Franky Oesman Widjaja, Chairman of Sinar Mas Telecommunications and Technology, menambahkan bahwa integrasi ini adalah awal dari babak baru bagi industri telekomunikasi.

“Integrasi ini menandai babak baru. Bersama-sama, kami membangun organisasi yang lebih dinamis dan tangguh, dengan skala dan sumber daya terbaik untuk menjawab dinamika industri telekomunikasi digital. Dewan direksi yang baru ditunjuk memiliki pengalaman dan visi yang luas, sesuatu yang dibutuhkan dalam menavigasi periode transisi ini, sekaligus dan memastikan XLSmart dapat terus berkembang di tengah kompetitifnya pasar telekomunikasi lokal maupun regional. Dewan direksi akan fokus menyelaraskan tujuan organisasi, memastikan keberlanjutan operasional, serta memenuhi janji-janji kami kepada klien dan pemangku kepentingan lainnya.” ungkapnya.

Di sisi lain, dalam risetnya NH Korindo Sekuritas menekankan bahwa transformasi XLSmart tidak hanya perlu memikirkan pertumbuhan bisnis dan inovasi teknologi, namun juga menyangkut transformasi XLSmart dari dalam. “Keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari pangsa pasar atau pertumbuhan pendapatan, tetapi juga dari bagaimana pemimpinnya memberdayakan karyawan dan memastikan mereka menjadi bagian dari perjalanan transformasi ini,” ujarnya.

Dengan basis pelanggan 94,5 juta pengguna dan pangsa pasar 27%, XLSmart berambisi menjadi pemimpin pasar digital dan telekomunikasi di Indonesia.

PT Wika Serang Panimbang (WSP) mengadakan program “WSP Mengajar” di SDN Cilayang Guha dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-65 PT Wijaya Karya dan HUT ke-8 WSP. Program “WSP Mengajar” bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi SDN Cilayang Guha mengenai informasi layanan di jalan tol.

Selain itu, para siswa berkesempatan untuk merasakan langsung pengalaman menjadi petugas di jalan tol melalui kegiatan “1 Hari Menjadi Petugas di Jalan Tol” yang dilaksanakan di gerbang tol Cikeusal.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa SDN Cilayang Guha diajak untuk mengenal berbagai layanan di jalan tol Serang-Panimbang, seperti layanan rescue, derek, ambulans, dan lainnya. Mereka juga belajar tentang keselamatan dan keamanan dalam berkendara di jalan tol.

“Kami berharap melalui program WSP Mengajar ini, para siswa dapat memahami lebih banyak tentang jalan tol dan layanan yang ada di dalamnya. Selain itu, kami juga ingin memberikan pengalaman yang bagi mereka melalui kegiatan ‘1 Hari Menjadi Petugas di Jalan Tol’,” ujar Direktur Teknik dan Operasi PT WIKA Serpan, T. Arso Anggoro, dikutip Rabu (19/2/2025).

Dia menegaskan kegiatan “WSP Mengajar” merupakan salah satu wujud kepedulian WSP terhadap dunia pendidikan dan generasi muda.

“WSP percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan bangsa dan melalui program ini, WSP ingin berkontribusi dalam mencerdaskan anak-anak di Indonesia,” pungkas dia.

Pemerintahan Prabowo Subianto melakukan perombakan besar-besaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Sekitar Rp300 triliun belanja dipangkas dan diarahkan pada fokus tertentu.

Anggaran prioritas APBN 2025 terdiri dari Rp 724,3 triliun untuk sektor pendidikan, Rp 218,5 triliun untuk kesehatan, Rp 503,2 triliun untuk pendidikan sosial, Rp 144,6 triliun untuk program tahanan pangan, dan Rp 376,4 triliun untuk bidang hukum dan hankam.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, Parjiono menjelaskan APBN 2025 memiliki tema akselerasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus kebijakan mendukung Asta Cita sebagai strategi jangka panjang mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045.

“Pada tahun ini, defisit anggaran akan dijaga dalam batas aman sebesar 2,53% dari PDB, dengan postur APBN yang terdiri atas penerimaan sebesar Rp3.005,1 triliun dan belanjaan negara sebesar Rp3.621,3 triliun,” ujar Parjiono dalam acara Economic Outlook SMBC Selasa (17/2/2025).

Untuk akselerasi capaian target pembangunan, maka pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 1 Tahun 2025 yang menginstitusikan adanya refocusing anggaran ke arah yang lebih dan paling produktif.

“Selanjutnya, belanja APBN akan difokuskan pada upaya peningkatan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pencapaian swasembada pangan dan energi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto pun memiliki tujuh program “Quick Win”

Berikut 7 Program Quick Win Prabowo:

– Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun (Badan Gizi Nasional) untuk ibu hamil dan menyusui, balita, pelajar dari semua level edukasi.

– Pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun (Kemenkes) pemeriksaan gratis untuk 52,2 juta orang termasuk pemeriksaan tekanan darah dan X-ray untuk screening penyakit kronis.

– Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun (Kemenkes) dengan melakukan peningkatan untuk rumah sakit tipe D menjadi tipe C termasuk peningkatan fasilitas dan peralatan

– Penegasan TBC Rp 8 triliun (Kemenkes)

– Renovasi sekolah Rp 20 triliun (Kementerian PUPR dan Kementerian Dikbudristek)

– Sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun (Kementerian PUPR dan Kementerian Dikbudristek) untuk pembangunan fisik akan dilakukan di 4 daerah

– Lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun (Kementerian PUPR dan Kementerian Dikbudristek)

WhatsApp memiliki beberapa tanda untuk mengetahui aktivitas orang yang akan kita hubungi. Termasuk saat seseorang tengah melakukan panggilan telepon atau video call.

Platform itu memang tidak memunculkan informasi langsung pengguna tengah dalam panggilan lain. Namun kita bisa mengenali beberapa tandanya.

Ciri-ciri tersebut adalah muncul status ‘Calling’ atau ‘Memanggil’ saat kita menghubungi akun lain. Status itu menandakan seseorang tengah dalam panggilan telepon dengan pengguna lain.

Pengguna yang dihubungi akan mengetahui jika ada orang lain yang melakukan panggilan. Mereka memiliki opsi menjawab panggilan baru tersebut.

Bisa juga mereka menolak panggilan baru. Pengguna bisa mengakhiri telepon yang tengah dilakukan dan terhubung dengan panggilan yang baru.

Tanda lainnya adalah status pengguna menunjukkan Online. Artinya perangkat pengguna tersebut dalam keadaan aktif dan aplikasi terhubung dengan internet.

Namun, kedua pertanda itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena bisa saja ada arti lain dari ciri-ciri tersebut.

Status Calling bisa saja berarti panggilan yang kita lakukan memang tidak masuk. Ini bisa terjadi jika pengguna yang ditelepon tidak terhubung dengan internet.

Seperti yang diketahui, WhatsApp hanya bisa digunakan jika kita memiliki koneksi internet. Tanpa itu, kita tidak bisa menggunakan fitur WhatsApp dari chat hingga melakukan panggilan.

Internet tidak terhubung juga bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya tidak ada paket data atau ponsel pengguna itu sedang tidak aktif alias mati.

kas138

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan hukum orang kaya mengonsumsi gas 3 Kg dan pertalite bersubsidi adalah haram. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda menjelaskan, hal ini karena orang kaya menggunakan barang yang telah diperuntukkan bagi kelompok tertentu.

“Orang kaya tidak berhak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi,” ujar Miftah dikutip dari website MUIDigital, Minggu (16/2/2025).

Miftah menjelaskan, pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu, yaitu transportasi umum dan para nelayan. Sementara pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah. Dia pun mengingatkan, gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani miskin.

“Semua itu sudah diatur distribusinya dan termasuk sanksi serta hukuman atas orang yang menyalahgunakan. Adapun dalam hukum Islam, penggunaan BBM dan gas bersubsidi oleh orang kaya yang tidak berhak adalah haram,” sebutnya.

Hal itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Melanggar prinsip keadilan

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 90:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat Kebajikan …”

“Orang kaya yang mengambil hak orang miskin dalam subsidi berarti melanggar prinsip keadilan,” jelas Miftah.

Kiai Miftah menjelaskan, subsidi adalah amanah dari pemerintah untuk rakyat yang membutuhkan. Menggunakannya tanpa hak dapat dianggap sebagai penyelewengan (khianat).

Menurut dia, Allah SWT telah memperingatkan dalam surat Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

“Orang kaya yang menggunakan subsidi berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang dalam Islam tergolong perbuatan zalim,” ucap Miftah.

2. Dapat dikenakan hukum ghasab (mengambil hak orang lain secara paksa

Dalam fikih Islam, menurut Kiai Miftah, ghasab adalah mengambil atau memakai sesuatu yang bukan haknya tanpa izin. “Orang kaya yang memakai subsidi merampas hak fakir miskin, sehingga perbuatannya termasuk dosa besar,” jelas dia.

Di masa lalu, sebelum ilmu kedokteran berkembang, masyarakat sering mengandalkan dukun untuk mengatasi masalah kesehatan. Berbeda dengan sekarang, praktik dukun saat ini lebih sering dianggap sebagai kepercayaan tradisional yang tidak memiliki dasar ilmiah, terutama di kota-kota besar.

Dalam pengobatannya, dukun biasanya mengucapkan mantra dan memberikan ramuan herbal kepada pasien. Metode ini menarik perhatian seorang dokter asal Jerman, Friedrich August Carl, yang pada tahun 1823 ditugaskan oleh Departemen Kesehatan Hindia Belanda untuk bekerja di Semarang.

Saat pertama kali bertugas, Carl terkejut karena masyarakat, termasuk warga Eropa, lebih memilih dukun dibandingkan dokter untuk berobat. Lebih mengejutkan lagi, banyak dari mereka yang kembali sehat setelah menjalani pengobatan tradisional tersebut.

Hal ini membuat Carl bertanya-tanya bagaimana metode yang tidak sesuai dengan ilmu kedokteran tetap bisa berhasil, apalagi di Hindia Belanda yang saat itu masih minim obat-obatan modern seperti di Eropa.

Keraguan semacam ini juga dirasakan oleh banyak dokter Eropa lainnya. Menurut Hans Pols dalam Merawat Bangsa (2018), dokter Eropa bahkan merasa tersaingi oleh dukun. Persaingan ini muncul karena akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas.

Dokter umumnya hanya tersedia di kota-kota besar, sementara sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan. Selain itu, biaya berobat ke dokter lebih mahal, dan banyak orang masih takut dengan metode pengobatan modern yang asing bagi mereka. Karena alasan ini, mayoritas masyarakat lebih memilih berobat ke dukun.

Namun, Carl yang didasari oleh rasa penasaran teramat besar, berhasil mengamati praktik dukun secara seksama.

Sebagaimana dipaparkan Hans Pols dalam European Physicians and Botanists, Indigenous Herbal Medicine in the Dutch East Indies, and Colonial Networks of Mediation (2008), Carl melihat dukun dalam praktiknya berupaya menebak penyakit berdasarkan gejala, lalu akan memberikan mantra dan obat herbal.

Bagi Carl, rangkaian pengobatan tersebut bertumpu pada obat herbal. Jadi, mantra-mantra hanya penyerta dan yang menjadi kunci adalah penggunaan obat herbal yang diperoleh dari tanaman lokal.

Akan tetapi, obat-obatan herbal tersebut hanya didasarkan pada kebiasaan dan pengalaman, bukan berdasarkan wawasan dan pengetahuan, sehingga perlu divalidasi oleh riset ilmiah.

Atas dasar inilah, Carl juga meneliti obat herbal yang dipakai oleh dukun atau masyarakat umum dengan output riset ilmiah.

Dokter Jerman tersebut lantas mencari informasi soal obat herbal. Dia banyak bertanya ke masyarakat biasa, pedagang, pasien-pasien, dan istrinya sendiri. Tak cuma itu, dia juga menjadikan diri sendiri dan pasien sebagai objek eksperimen hingga terbukti berhasil.

Singkat cerita, perjalanan panjang membongkar praktik dukun dan penggunaan obat herbal tersebut membuahkan hasil positif. Dia membukukan semuanya ke dalam karya berjudul Pratische Waarnemingen Over Eenige Javaansche Geneesmiddelen (Pengamatan Praktis Beberapa Obat Jawa).

Masih mengutip Hans Pols, karya tersebut mencatat seluruh obat-obatan herbal yang ada dan disandingkan dengan obat-obatan modern. Selain itu, dia juga mengkategorisasikan obat-obatan berdasarkan penyakit sesuai ilmu medis modern.

Keberhasilan Carl lantas membuat banyak dokter di Hindia Belanda menjadikan obat herbal sebagai salah satu pengobatan. Mereka jadi lebih mudah mencarikan solusi pengobatan penyakit modern dengan memakai obat herbal.

Beranjak dari sini, nama Friedrich August Carl naik daun di akhir abad ke-19. Dia pun tercatat sebagai dokter pertama yang membuat dan mempraktikkan pedoman pengobatan herbal ala Indonesia.

Indonesia memiliki banyak potensi energi baru dan terbarukan (EBT), namun yang baru digunakan masih sangat sedikit. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan bahwa EBT yang digunakan oleh Indonesia saat ini masih tergolong sedikit.

“Total potensi EBT Indonesia itu 3.687 GW, tapi kapasitas terpasangnya baru 14.883 MW, jadi potensi EBT yang baru digunakan dalam sektor Ketenagalistrikan baru 0,398% atau hampir 4% di Desember 2024,” katanya dalam Carbon Neutrality di Gambir Expo Kemayoran, Jumat (14/2/2025).

Potensi sebaran EBT menyebar di berbagai pulau di Indonesia. Rinciannya Sumatra memiliki 1.240,64 GW, Jawa memiliki 696,58 GW, Maluku dan Papua sebanyak 518,46 GW, kemudian Kalimantan sebanyak 517,53 GW, Bali dan Nusa Tenggara 457,17 GW serta Sulawesi 257,36 GW l.

“Untuk potensi EBT yang ada di tempat kita, itu sebetulnya yang bisa dikatakan lumbung EBT itu Pulau Sumatra. Pulau Sumatra ini 34 persen EBT ada di situ. Dan diikuti wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya,” sebut Eniya.

Dari paparannya, tenaga surya menjadi yang terbesar dengan potensi 3.294 GW, sedangkan kapasitas terpasang 917 MW, kemudian angin potensinya 155 GW sedangkan kapasitas terpasang 152 MW

Selanjutnya air juga jadi salah satu EBT dengan potensi 96 GW dan kapasitas terpasang 7.066 MW, kemudian laut potensi 63 GW kapasitas terpasang 0 MW, Bioenergi potensi 57 GW dengan kapasitas terpasang 3.669 MW, kemudian panas bumi potensinya 24 GW namun kapasitas terpasang baru 2.639 MW.

“Dari potensi yang dipunyai, yang kita punyai, yang paling besar adalah surya. Nah inilah yang kita ingin menggali. Dan kami berharap bioenergi lumayan banyak ya,” sebut Eniya.

Banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih pergi berobat ke luar negeri ketimbang dalam negeri. Adapun Malaysia menjadi negara tujuan yang paling banyak didatangi untuk berobat.

Lantaran hal tersebut Indonesia kehilangan sekitar Rp180 triliun devisa setiap tahunnya karena banyak warga memilih berobat ke luar negeri. Selain Malaysia, ada pula negara-negara tujuan populer untuk berobat lainnya seperti Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Adib Khumaidi menjelaskan, salah satu alasan utama warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri adalah karena biaya obat dan transportasi seringkali lebih murah dibandingkan di dalam negeri.

“Kenapa pembiayaan murah? Karena ada kebijakan negara, regulasi negara soal free tax khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata dia.

Selain karena obat dan transportasi lebih murah, menurutnya ada kenyamanan pasien dalam melakukan komunikasi dengan dokter.

“Kami sekarang selalu mengatakan kemampuan komunikasi pada dokter di Indonesia harus ditingkatkan, karena salah satu dasar pasien berobat ke luar negeri, berobat ke Malaysia, atau Singapura, itu salah satunya karena faktor komunikasinya yang mereka anggap lebih enak di sana daripada di Indonesia,” lanjut Adib.

Untuk diketahui, jumlah masyarakat Indonesia yang bolak-balik ke luar negeri untuk berobat ada lebih dari 1 juta orang. Indonesia jelas dirugikan dari kondisi ini sebab ada potensi nilai ekonomi yang hilang.

Indonesia memang tertinggal dalam sektor kesehatan. Saat ini, rasio dokter di Indonesia berada di level 0,47 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Tanah Air.

Mengacu standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio jumlah dokter, termasuk dokter umum dan spesialis, yang ideal, yaitu 1/1000 atau 1 dokter per 1000 penduduk. Apabila sebuah negara berhasil memenuhi “golden line” tersebut, maka dapat dikategorikan berhasil dan bertanggung jawab kepada rakyatnya di bidang kesehatan.

Angka terakhir yang didapatkan dari WHO dan World Bank, rasio Indonesia berada di 0,47/1000. Angka ini membawa Indonesia menempati posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Laos 0,3/1000 dan Kamboja 0,42/1000.

Perbedaan tarif taksi online umumnya ditentukan beberapa faktor. Misalnya jarak tempuh, kondisi kemacetan lalu lintas, hingga jam-jam sibuk.

Namun, perusahaan ride-hailing Uber dan OLA dilaporkan membedakan tarif layanannya berdasarkan jenis HP pengguna. Hal ini terdeteksi di India. 

Sejumlah laporan, baik dari media lokal dan keluhan di media sosial, pengguna iPhone dibebankan harga lebih mahal dari HP Android untuk perjalanan yang sama.

Pemerintah setempat juga mengatakan hal serupa. Mereka menuduh Uber dan OLA, pemain ride hailing asal India, menggunakan harga yang berbeda untuk iPhone dan Android, dikutip dari Reuters, Rabu (12/2/2025).

Menteri urusan konsumen India, Pralhadi Joshi mengungkapkan Badan Perlindungan Konsumen Pusat (CCPA) juga telah mengirimkan peringatan soal dugaan perbedaan harga tersebut.

Bulan lalu, dia menyebut perbedaan harga itu sebagai praktik perdagangan tidak adil. Para perusahaan juga telah mengabaikan hak-hak konsumen.

Joshi juga menambahkan akan meminta CCPA untuk menyelidiki apakah strategi serupa digunakan pada sektor. Misalnya pada layanan pengiriman makanan dan portal tiket online.

Namun juru bicara Uber membantah tuduhan tersebut. Raksasa transportasi online memastikan akan bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami tidak menetapkan harga berdasarkan produsen telepon. Kami berharap bisa bekerja sama dengan Otoritas Perlindungan Konsumen Pusat untuk menjelaskan kesalahpahaman,” jelas juru bicara perusahaan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, sistem kelas rawat inap standar atau KRIS BPJS Kesehatan tetap akan menghilangkan skema layanan ruang rawat inap berdasarkan kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan yang berlaku selama ini.

Ia menegakkan, skema KRIS ini akan lebih mencerminkan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional karena antara yang miskin dengan kaya sama-sama mendapatkan layanan dengan ruang rawat inap setara meski skema tarif iurannya berbeda.

“Kalau sekarang kan konsep sosial gotong royongnya banci, karena yang kaya bayar lebih dia harus dapat lebih bagus, itu bukan asuransi sosial dong,” tegas Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

“Asuransi sosial itu, harusnya yang kaya itu bayar lebih untuk tanggung yang miskin, jangan dia bayar lebih minta lebih, nah konsep itu menurut saya harus diluruskan dengan KRIS,” ungkapnya.

Dengan skema itu, Budi mengatakan, orang yang kaya akan ditetapkan limit plafon layanan kesehatannya di BPJS Kesehatan. Dengan begitu, ketika ia ingin mendapatkan layanan yang lebih seperti ruang rawat inap VIP harus menggunakan skema campuran asuransi dengan swasta yang telah terintegrasi dengan layanan asuransi BPJS Kesehatan.

Budi mengatakan, mekanisme itu terlaksana dengan combine benefit antara asuransi kesehatan swasta dengan BPJS Kesehatan hanya khusus untuk orang-orang kaya. Skemanya ialah si orang kaya membayar asuransi hanya ke pihak asuransi swasta dan sisa porsinya dibayarkan pihak asuransi swasta ke BPJS Kesehatan.

“Kita sudah bikin mekanismenya dengan OJK dan BPJS adalah Budi Sadikin misalnya bayar BPJS, bayar Jasindo, atau karena Jasindo lebih besar, setiap orang yang ambil asuransi swasta dia harus ada porsi yang dibayarkan ke BPJS, jadi si orang ambil asuransi gak usah pusing dan BPJS gak pusing nagih,” tuturnya.

“Jadi dari sisi user bayarnya satu, kalau dia sakit, datang ke rumah sakit dia kan gak mungkin ambil kelas bawah, dia pasti ambil tinggi,” ucap Budi.

Budi mengatakan, skema asuransi ini penting diterapkan supaya porsi belanja kesehatan Indonesia yang saat ini masih minim ditanggung asuransi bisa porsinya mendominasi, yakni 80%. Dengan artinya ketika belanja kesehatan pada 2023 senilai Rp 614 triliun, maka Rp 491 triliunnya harus sudah ditanggung asuransi, saat ini porsinya baru sekitar 32%.

“Jadi maksudnya swasta masuk bukan kita mau kapitalis atau mau apa, kita mau bagi semangat gotong royong ini coba dong yang mampu enggak bebani BPJS untuk habiskan jatah BPJS yang harusnya untuk orang-orang lebih bawah,” tuturnya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, konsep ini yang pada akhirnya membuat sistem KRIS tidak menghilangkan sistem layanan kelas di rumah sakitnya. Sebab, dengan iuran tunggal satu tarif di BPJS Kesehatan nantinya, akan tetap memberikan layanan kesehatan yang sama dalam konsep KRIS.

“Sebenarnya tidak berarti bahwa semua tempat tidur dalam satu rumah sakit itu KRIS, tidak, karena dalam aturannya itu untuk RS pemerintah cuma 60%, artinya 60% dari seluruh tempat tidur itu masih ada yang kelas 1 kelas 2 masih ada yang VIP dan ini lah yang dimungkinkan oleh pak menkes tadi kris itu betul-betul semua ditanggung BPJS,” ucap Abdul Kadir.

Bila kelas mampu ingin mendapatkan pelayanan kesehatan lebih, khususnya untuk ruang rawat inap, maka bisa memanfaatkan skema combine benefit dengan menambah asuransi swasta untuk layanan kesehatannya.

“Jadi saat dia naik kelas, ke kelas 1, 2 di sini yang berfungsi combine benefitnya tadi sebenarnya, jadi yang dibayar BPJS KRIS nya itu, untuk swasta itu cuma 40% yang diminta,” paparnya.