SPORTIFLAE

Rupiah kembali terpuruk di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Rabu (18/12/2024) pasca rilis hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang menetapkan suku bunga ditahan pada level 6%.

Melansir data Refinitiv, pada penutupan perdagangan hari ini (18/12/2024) rupiah melemah hingga 0,16% ke level Rp16,085/US$. Sepanjang hari, nilai tukar rupiah berfluktuasi hingga sentuh level Rp16.120/US$ dan terkuat di posisi Rp16,075/US$.

Pelemahan ini adalah yang terdalam sejak 6 Agustus 2024 dengan sebelumnya berada pada posisi Rp16.160/US$.

Seiring dengan pelemahan rupiah hari ini (18/12/2024), Indeks Dolar AS (DXY) stagnan tepat pukul 15.00 di posisi 106,95.

Pelemahan rupiah terjadi pasca pengumuman kebijakan suku bunga acuan dari Bank Indonesia (BI) yang menetapkan suku bunga ditahan pada level 6%.

“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,00%,” ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers pada Rabu (18/12/2024). Selain itu, suku bunga Deposit Facility tetap di angka 5,25%, dan Lending Facility di 6,75%.

Berdasarkan data Refinitiv, rupiah terpantau melemah 0,28% pada pukul 10.43 WIB ke posisi Rp16.105 per dolar AS, menyentuh level terendah dalam empat bulan terakhir sejak 6 Agustus 2024.

Di sisi lain, indeks dolar AS (DXY) justru turun tipis 0,03% ke level 106,93 dibandingkan penutupan sebelumnya di angka 106,96.

Konsensus CNBC Indonesia dari 15 lembaga memperkirakan mayoritas BI akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) ke level 5,75%. Namun, enam lembaga lainnya memprediksi BI akan mempertahankan suku bunga di level 6%, seperti yang akhirnya diputuskan.

Tekanan pada rupiah juga dipicu oleh sikap hati-hati pelaku pasar yang menunggu keputusan suku bunga acuan dari The Federal Reserve (The Fed), yang akan diumumkan esok hari, Kamis (19/12/2024).

Diperkirakan, The Fed akan kembali memangkas suku bunga sebesar 25 bps, menjadi pemotongan ketiga berturut-turut sejak September.

Dengan total penurunan 100 bps selama beberapa bulan terakhir, suku bunga dana federal kemungkinan akan berada di kisaran 4,25%-4,5%. Berdasarkan perangkat FedWatch, probabilitas pemotongan ini mencapai 95,4%.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai perang dagang yang terus memanas antara Amerika Serikat (AS) dan China membuka peluang besar bagi Indonesia, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistyo dalam Konferensi Pers di kantor KKP, Senin (16/12/2024).

Menurutnya, konflik dagang antara dua negara ekonomi terbesar dunia itu menciptakan peluang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan RI di pasar global, sekaligus juga mengisi celah di rantai pasok global.

“Kalau kita mencari nilai positif, harus kita cari. Kami sedang menggali apa yang bisa mereka kerjasamakan untuk diproduksi di Indonesia sehingga nanti bisa diekspor ke negara lain,” kata Budi.

Dia menjelaskan, Indonesia memiliki keunggulan dari segi ketersediaan bahan baku, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan katanya, sebagian besar bahan baku yang dibutuhkan industri produk kelautan dan perikanan tersedia di Indonesia. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi industri global, terutama yang terdampak ketegangan perdagangan AS-China, untuk berinvestasi dan memindahkan produksinya ke Indonesia.

KKP, lanjut Budi, saat ini tengah menjajaki peluang untuk menarik industri global agar berproduksi di Indonesia. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekspor produk kelautan dan perikanan RI, tetapi juga untuk memperkuat kinerja perdagangan dan produksi domestik.

“Sehingga hal yang kira-kira sedang berkembang kita akan mencari celah-celah positifnya, demi mendapatkan benefit untuk kinerja perdagangan atau kinerja ekspor, ataupun produksi perikanan di Indonesia. Itu yang kami cari,” ucapnya.

KKP optimistis, dengan memanfaatkan peluang yang muncul dari konflik dagang ini, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri kelautan dan perikanan global.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengungkapkan tengah mengantisipasi disrupsi atau hambatan perdagangan global seiring dengan komitmen presiden terpilih AS Donald Trump untuk mengenakan tarif bea masuk dan pajak yang lebih tinggi untuk China, Kanada dan Meksiko. Kebijakan Trump ini ditranslasikan sebagai perang dagang jilid II.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Trump sudah beberapa kali mengancam pemberian tarif 100% kepada negara-negara BRICS, seperti, Brasil, dan India. Sementara itu, tarif 60% akan dikenakan kepada China.

“Jadi instrumen keuangan terutama perdagangan tarif itu menjadi instrumen proxy dari persaingan dan ketegangan politik maupun keamanan global. Ini pasti berdampak langsung ke ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024).

bina4d

Menjadi sarjana dari perguruan tinggi dipercaya mampu membantu menaikan karier.Namun nyatanya, hal itu berpotensi tidak tercapai jika jurusan yang dipilih tidak sesuai dengan minat dan rencana karier pribadi.

Faktanya, tidak semua lulusan dari perguruan tinggi, baik vokasi, sarjana (S1), maupun pascasarjana dapat memasuki pasar kerja. Umumnya, seseorang dengan bekal gelar sarjana menjadi pengangguran karena keterbatasan lapangan pekerjaan, tingginya persaingan, dan ketidakcocokan antara kualifikasi pendidikan dan kebutuhan yang ada.

Lantas, apa saja jurusan sarjana dengan tingkat pengangguran tertinggi? Berikut daftarnya.

1. Pengajaran Pendidikan Jasmani

Jurusan ini memiliki tingkat pengangguran tertinggi, mencapai 56,4 persen. Jurusan ini, yang fokus pada pengajaran dan ilmu olahraga, menghadapi keterbatasan lapangan kerja serta kebutuhan tenaga pengajar yang bisa berubah-ubah, membuat banyak lulusannya kesulitan mendapatkan pekerjaan.

2. Layanan Manusia atau HR

Jurusan ini memiliki angka pengangguran yang tinggi, sebesar 55,6 persen. Meskipun HR memainkan peran krusial dalam perekrutan dan manajemen karyawan, banyak lulusan bersaing ketat dalam industri ini. Di samping itu, kebutuhan akan pengalaman khusus sering kali menjadi penghalang bagi lulusan baru.

3. Ilustrasi

Dengan tingkat pengangguran mencapai 54,7 persen, jurusan ini menjadi pilihan yang cukup berisiko. Bidang ini sangat kompetitif, dan tren digitalisasi serta outsourcing desain grafis membuat banyak lulusan sulit mendapatkan pekerjaan tetap.

4. Peradilan Pidana

Jurusan ini juga memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, yakni 53 persen. Bidang ini bertujuan mempersiapkan lulusan untuk bekerja dalam sistem peradilan, namun lapangan kerja cenderung stabil dan terbatas, sehingga menciptakan persaingan ketat.

5. Manajemen Proyek

Pengangguran di jurusan ini tercatat sebesar 52,8 persen. Walaupun keterampilan manajemen proyek dibutuhkan di banyak industri, perusahaan umumnya mencari tenaga kerja dengan pengalaman, sehingga lulusan baru kesulitan bersaing.

6. Produksi Radio, Televisi, dan Film

Jurusan ini memiliki tingkat pengangguran sebesar 52,6 persen. Industri hiburan ini sangat dinamis dan sulit diprediksi, serta bergantung pada jaringan dan pengalaman, yang membuat lulusan kesulitan menemukan pekerjaan tetap.

7. Bidang Seni Studio

Program Bidang Seni Studio juga menghadapi tantangan besar, dengan tingkat pengangguran mencapai 52 persen. Jurusan ini meliputi seni visual, tetapi ketidakpastian pendapatan serta minimnya pekerjaan tetap membuat lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang stabil.

8. Administrasi Layanan Kesehatan

Dengan tingkat pengangguran 51,8 persen, jurusan ini menjadi pilihan lain dengan risiko pengangguran tinggi. Meski sektor kesehatan terus berkembang, lulusan di bidang administrasi kesehatan bersaing ketat dengan mereka yang memiliki latar belakang medis atau sertifikasi khusus.

9. Pendidikan

Jurusan selanjutnya yaitu pendidikan yang memiliki tingkat pengangguran 51,8 persen. Jurusan ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan, di beberapa daerah, kesempatan kerja untuk pengajar mengalami penurunan, sehingga lulusan harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pekerjaan.

10. Pengembangan Manusia dan Keluarga

Terakhir, jurusan Pengembangan Manusia dan Keluarga dengan tingkat pengangguran 51,5 persen. Fokusnya pada perilaku manusia dalam konteks keluarga dan masyarakat, namun peluang kerja dalam bidang ini seringkali tidak sebanding dengan jumlah lulusan yang ada.

Pesona gunung Everest memang sangat memukau. Berada di perbatasan Nepal dan Tibet, Cina, Everest merupakan gunung tertinggi di dunia yang menarik banyak pendaki yang bertekad mencapai puncaknya setiap musim semi.

Kendati demikian, upaya untuk mendaki gunung ini membutuhkan pelatihan dan pengkondisian selama berbulan-bulan, bahkan terkadang bertahun-tahun – meskipun demikian, mencapai puncak bukanlah jaminan.

Setiap pendaki menantang maut dalam perjalanan selama berhari-hari demi mencapai titik tertinggi di bumi.

Faktanya, lebih dari 310 orang tewas saat mendaki Gunung Everest sejak eksplorasi pertama kali dimulai pada awal 1900-an. Saking banyaknya pendaki yang meninggal, pemandangan mayat di Everest merupakan hal sangat mudah ditemui.

“Sulit percaya apa yang saya lihat di atas sana,” tulis pembuat film Everest, Elia Saikaly di Instagram pada Mei 2019. “Kematian. Pembantaian. Kekacauan. Antrean. Mayat dalam perjalanan.”

Pada tahun 2015, longsoran salju melanda Everest, menewaskan sedikitnya 19 orang. Namun, jumlah kematian pendaki sepanjang 2023 telah melampaui angka tersebut, apalagi tahun ini akan menjadi tahun terpadat di Everest.

Nepal telah mengeluarkan 463 izin kepada orang yang ingin mendaki Gunung Everest. Jika ditambah sherpa yang mendampingi pendaki, berarti ada sekitar 900 orang akan berusaha mencapai puncak gunung tersebut pada musim pendakian 2023. Ini merupakan rekor jumlah pendakian terbanyak.

Ketika pendaki meninggal di Everest, sulit untuk memulangkan jenazahnya. Menurut laporan Business Insider, mayat pendaki terakhir yang dipulangkan menghabiskan biaya puluhan ribu dolar (dalam beberapa kasus, sekitar US$70.000) atau hingga Rp1 miliar.

Tak cuma biayanya yang sangat mahal, prosesnya juga berbahaya dan bisa berakibat fatal. Dua pendaki asal Nepal tewas saat mencoba mengambil jenazah dari Everest pada tahun 1984.

Karena alasan inilah, jenazah sering kali dibiarkan tergeletak di gunung. Lhakpa Sherpa, pemegang rekor sebagai wanita yang paling banyak mencapai puncak Everest, mengatakan dia melihat tujuh mayat dalam perjalanan ke puncak gunung pada tahun 2018.

Selama bertahun-tahun, ada kisah legenda yang sering diceritakan para pendaki Everest. Mereka bercerita tentang seorang pria mati yang mereka sebut “Sepatu Boots Hijau” yang beberapa kali terlihat tergeletak di sebuah gua sekitar 1.130 kaki dari puncak Everest.

Rupiah kembali tersungkur di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (12/12/2024), hal ini menandakan pelemahan empat kali berturut-turut sejak awal perdagangan pekan ini.

Melansir data Refinitiv, pada penutupan perdagangan hari ini (12/12/2024) rupiah lesu dan turun sebesar 0,06% ke level Rp15.920/US$. Sepanjang hari, nilai tukar rupiah berfluktuasi di rentang Rp15.920/US$ hingga Rp15.950/US$.

Seiring dengan pelemahan rupiah hari ini (12/12/2024), Indeks Dolar AS (DXY) juga alami penurunan sebesar 0,27% tepat pukul 15.00 di posisi 106,42.

Sentimen global terkait inflasi konsumen dan ekspektasi kebijakan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) menjadi faktor utama yang menekan pergerakan mata uang Garuda.

Rilis data inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 2,7% year-on-year (yoy) pada November 2024, sesuai dengan ekspektasi pasar, memperkuat prospek pemangkasan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve.

Probabilitas pasar untuk pemangkasan suku bunga pada pertemuan pekan depan melonjak menjadi 96,2%, dari sebelumnya 86%, berdasarkan perangkat CME FedWatch. Namun, inflasi inti AS yang tetap berada di level 3,3% yoy mengindikasikan ketahanan inflasi yang masih di atas target tahunan Fed sebesar 2%, sehingga mempertegas perlambatan kebijakan moneter yang lebih agresif.

Di sisi lain, sentimen dari rilis data inflasi produsen AS yang akan keluar hari ini turut memengaruhi pasar. Konsensus memperkirakan Indeks Harga Produsen (IHP) melandai menjadi 0,2% yoy.

Jika data ini sesuai ekspektasi, pasar mengantisipasi bahwa The Fed akan terus memangkas suku bunga, tetapi dengan pendekatan lebih hati-hati di tahun mendatang.

Selain itu, pasar juga memantau data klaim pengangguran AS yang diperkirakan menurun menjadi 220.000 klaim dari pekan sebelumnya yang mencapai 224.000 klaim. Penurunan ini mengindikasikan pemulihan pasar tenaga kerja AS, sehingga menambah tekanan bagi mata uang di pasar negara berkembang, termasuk rupiah.

Sentimen dari Eropa juga ikut menambah tekanan terhadap rupiah. Bank Sentral Eropa (ECB) diprediksi akan kembali memangkas suku bunga acuannya besok, menandai pemangkasan keempat kalinya pada tahun ini. Langkah ini menunjukkan percepatan pelonggaran kebijakan moneter di Zona Euro, sehingga menarik minat investor terhadap aset berdenominasi euro.

XL Axiata dan Smartfren resmi merger. Pihak Axiata buka suara soal nasib pelanggan berikutnya.

Brand pada masing-masing perusahaan akan tetap ada. Dipastikan tidak ada peralihan pelanggan dari kedua perusahaan.

Namun lebih lanjut, keputusan soal produk akan dilihat lagi. XL Smart, hasil merger XL dan Smartfren, akan memutuskan langkah berikutnya setelah adanya rekomendasi dari manajemen baru.

“Kami akan mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi manajemen. Mereka akan merekomendasikan sekarang ada waktu bagi kami untuk mengkonsolidasikan merek atau menemukan proposisi berbeda pada masing-masing merek,” jelas Group CEO & Managing Director Axiata, Vivek Sood, dalam Press Conference Update Merger XL Smartfren, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Selama ini brand di bawah XL dan Smartfren memiliki segmen yang berbeda. Vivek mengatakan hal itu tetap akan berlanjut.

“Namun fokusnya di sekitar sinergi dari integrasi jaringan,” ucapnya.

Hal serupa juga diungkapkan Dian Siswarini selaku Presiden Direktur &CEO XL Axiata. Ke depannya semua brand itu akan tetap berjalan sambil menunggu kondisi yang ada.

“Bisa melihat dari kondisi perusahaan dan juga kondisi market,” kata Dian.

Dian menjelaskan pihaknya mengusahakan untuk proses merger tidak berdampak pada pelanggan. Termasuk berupaya agar tidak ada gangguan dan memastikan kualitas layanan dari pelanggan meningkat.

Sebab site hasil merger akan lebih besar. Cakupan dan kapasitasnya juga jauh lebih tinggi.

“Kalau kita punya kapasitas lebih banyak kemudian spektrum yang tersedia juga lebih banyak. Itu akan meningkatkan tentunya kecepatan internet dan kita bisa mengakselerasi 5G,” tuturnya.

Parlemen Korea Selatan (Kosel) akhirnya meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk menunjuk penasihat khusus guna menyelidiki upaya gagal Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer.

Tak hanya itu, oposisi di Negeri Ginseng juga berencana meloloskan RUU anggaran pemerintah untuk tahun 2025. Adapun, parlemen yang dikendalikan oposisi bulan lalu memangkas 4,1 triliun won dari anggaran pemerintah yang diusulkan sebesar 677,4 triliun won atau sekitar Rp7.532 triliun.

“Kami akan meloloskan RUU anggaran hari ini,” kata Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae Myung pada Selasa (10/12/2024), seperti dikutip Reuters. “Pengesahan RUU yang cepat akan membantu menyelesaikan kegelisahan dan krisis saat ini.”

Pemerintah mengatakan pemotongan anggaran akan melumpuhkan fungsi dasar pemerintah, menghambat respons terhadap tantangan eksternal, serta menunda langkah-langkah kebijakan untuk usaha kecil dan masyarakat rentan.

Anggota parlemen senior Partai Demokrat Park Chan Dae mengatakan jika pemerintah membutuhkan uang untuk “mengeluarkan uang untuk mata pencaharian rakyat, hal itu dapat diselesaikan nanti melalui anggaran tambahan”.

Pasar obligasi negara Korea Selatan melemah, dengan obligasi negara berjangka tiga tahun turun 0,10 poin pada 106,79.

“Jika difinalisasi, itu akan meredakan ketidakpastian tetapi pasar terlihat bereaksi agak sensitif dan emosional terhadap komentar tentang anggaran tambahan,” kata Kong Dong Rak, analis pendapatan tetap di Daishin Securities.

Presiden Yoon sebelumnya menyebut hambatan oposisi atas anggaran pemerintah sebagai salah satu pembenaran atas keputusan darurat militernya pada tanggal 3 Desember, yang memicu krisis konstitusional di ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut.

Presiden Prabowo Subianto terus mendorong swasembada pangan di tingkat nasional maupun daerah. Menurut kepala negara, hal itu merupakan kunci utama dalam hal pengendalian inflasi di masa depan.

“Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024 di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Rapat itu turut dihadiri oleh kepala daerah via zoom meeting, kepala dinas terkait, hingga beberapa menteri anggota Kabinet Merah Putih.

Prabowo mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Sumatra Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak. Langkah itu sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam hal meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Eks Menteri Pertahanan ini juga memuji capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3%, meski di tengah ketidakpastian global.

“Saya kira sudah sesuatu prestasi,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, dia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah ancaman ketidakstabilan global. Prabowo meminta seluruh pihak untuk tidak mudah terpancing oleh provokasi yang memecah belah bangsa.

“Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Swasembada pangan, swasembada energi, kunci pengendalian inflasi. Terobosan semacam ini juga sesuatu yang sangat bermanfaat,” tuturnya.

Prabowo optimis Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi dan global. Dia meminta semua pihak untuk terus melanjutkan inovasi dalam pengendalian inflasi.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi tinggi terhadap mekanisme pengendalian inflasi yang dinilai sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional.

Sejarah bisa menjadi pedoman bagi manusia di masa kini dan masa depan untuk bertindak. Bagi elite kekuasaan Indonesia modern kisah para raja jawa ratusan tahun lalu bisa menjadi contoh dan teladan bagaimana kekuasaan tak perlu dipertahankan berlebih. 

Salah satu kisah itu tercermin pada laku hidup Raja Mangkunegara VI dari Kadipaten Mangkunegaran, Solo, yang tak ngotot meminta anak meneruskan kekuasaan dirinya. Padahal, kita tahu kekuasaan sistem kerajaan diwariskan lintas generasi dari ayah ke anak. 

Bagaimana kisahnya?

Sebagai wawasan, pria bernama asli Suyitno ini naik takhta pada 1896. Dia mewarisi kekacauan ekonomi yang terjadi di era raja-raja sebelumnya. Bahkan, Kadipaten Mangkunegaran nyaris bangkrut akibat kegagalan pengelolaan.

Berbagai persoalan ini, membuat Mangkunegara VI melakukan reformasi. Sejarawan Wasino dalam Kapitalisme Bumiputra (2008) menceritakan, dia menolak hidup mewah, melakukan penghematan hingga sukses menggenjot bisnis gula. Akibatnya, kas kerajaan bertambah, sehingga rakyat sejahtera.

Atas dasar ini, Mangkunegara VI sangat dicintai rakyat. Meski pada sisi lain, tak sedikit para bangsawan yang membencinya. Sebab bangsawan tidak bisa lagi hidup mewah dan boros.

Di tengah hiruk-pikuk seperti itu, terjadi konflik suksesi kekuasaan antara Mangkunegara VI dan para bangsawan. Konflik ini terkait orang yang cocok meneruskan kekuasaan Mangkunegara VI.

Ada dua pihak yang terlibat konflik, yakni Mangkunegara VI Vs bangsawan keturunan Mangkunegara V.

Para keturunan Mangkunegara V (bertakhta, 1811-1886) ingin anak-cucu mereka sebagai penerus takhta selanjutnya. Sebab, Mangkunegara VI yang kini berkuasa bukanlah keturunan langsung Mangkunegara V, melainkan hanya saudara. Mereka lantas menunjuk sosok anak Mangkunegara V, Raden Mas Suryosuparto, sebagai penerus takhta. Langkah ini didukung oleh Residen Surakarta.

Sementara pada sisi lain, Mangkunegara VI ingin anak kandungnya, Suyono, meneruskan takhta. Tak ada alasan berarti bagi Raja Jawa itu meminta anak berkuasa. Sebab hal ini wajar dalam sistem kerajaan saat kekuasaan diteruskan ke anak. 

Singkat cerita, friksi politik demikian lantas membuat Mangkunegara VI terdesak. Keturunan Mangkunegara V melakukan framing bahwa Suyono adalah anak hasil pernikahan Mangkunegara VI dengan pribumi. Lalu media kolonial juga turut menambah sentimen dengan mengatakan Suyono anak tidak sah, sehingga tak cocok jadi raja. 

Pada akhirnya, Mangkunegara VI tak bisa melawan keturunan Mangkunegara V dan para bangsawan lain yang sudah membencinya. Maka, penguasa ke-6 Mangkunegaran itu akhirnya mengalah.

Dia berpikir tak perlu mempertahankan kekuasaan demi anak secara berlebihan. Alhasil, dia memutuskan untuk berhenti sebagai raja setelah 13 tahun berkuasa. Keputusan ini menjadikannya sebagai raja pertama yang mengakhiri takhta bukan karena meninggal.

“Mangkunegara VI akhirnya mengajukan surat pengunduran diri ke pemerintah kolonial di tahun 1912. Kepastian balasan surat ini baru datang pada tahun 1914 dan akhirnya dikabulkan pada 22 Oktober 1916,” tulis tim penulis buku biografi Mangkunegara VI: Sang Reformis (2021).

Setelah resmi lengser, gelar Mangkunegara VI pun tak lagi dipakai. Publik lantas menyebutnya sebagai Suyitno. Kekuasaan lalu diteruskan oleh Suryosuparto yang diangkat sebagai Mangkunegara VII (bertakhta, 1916-1944).

Pensiun & Hidup Tenang

Usai tak berkuasa, Suyitno hidup sebagai seorang pensiunan penguasa. Alih-alih tinggal di keraton, dia memilih pindah ke Surabaya. Alasannya karena dia tak ingin cawe-cawe dalam politik kerajaan. Dia tak mau ikut campur lagi apapun yang terjadi di tempat dia berkuasa selama 13 tahun.

Menurut tim penulis Mangkunegara VI: Sang Reformis (2021), keputusan pindah ke Surabaya untuk menghindari konflik kekuasaan di Praja Mangkunegaran.

“Friksi yang sudah terlanjur muncul dalam suksesi sudah cukup membuat hubungan keturunan Mangkunegara V dan Mangkunegara VI menjadi buruk. […] Suyitno tak ingin dianggap menjadi bayang-bayang untuk sang raja baru,” ungkap tim penulis.

Ketika keluar dari Solo, Suyitno diantar oleh warga yang mencintainya. Di Surabaya, dia lantas hidup tenang di rumah yang sudah dibeli beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, Raja Jawa ini juga berdagang untuk mencukupi keluarga.

Suyitno berada di Surabaya selama 12 tahun sebelum akhirnya wafat pada 1928 karena sakit. Ketika wafat, jenazahnya dibawa ke Solo untuk dikuburkan di Keraton Surakarta.

https://heylink.me/kas138login

Persoalan pajak kerap membuat warga Indonesia menjerit, khususnya dari kalangan kelas menengah yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka akan menanggung beban berat atas sistem pajak negara, yang membuat penghasilan mereka makin berkurang.

Terbaru, negara akan menerapkan kenaikan PPN sebesar 12% yang terhitung efektif per Januari 2025 khusus untuk beberapa barang. Atas dasar ini, tak sedikit warga merasa kesal atas sistem pajak. Meski begitu, kekesalan tersebut dapat mengarah pada pencipta sistem pajak pertama di Indonesia. 

Firaun, Pencipta Pajak di Dunia

Sekitar 300 SM peradaban Mesir yang dipimpin oleh Firaun menciptakan sistem pungutan negara kepada rakyat, yang kini dikenal sebagai sistem pajak. Firaun mengenakan pajak atas barang-barang, seperti gandum, tekstil, tenaga kerja, dan berbagai komoditas lain.

Biasanya, hasil pungutan pajak dialihkan untuk modal pembangunan dan menjaga ketertiban sosial. Firaun tak menerapkan mekanisme sama rata dalam pemungutan pajak, tapi sistem penyesuaian. Maksudnya, besaran pajak disesuaikan dengan kemampuan finansial objek pajak.

Ambil contoh ketika memungut pajak ladang. Firaun menetapkan pajak tinggi jika ladang tersebut sangat produktif atau memiliki hasil panen melimpah. Sementara yang non-produktif dikenakan pajak lebih rendah.

Keberadaan sistem pajak membuat semua warga Mesir harus kerja ekstra supaya pendapatannya tidak habis hanya akibat pajak. Meski begitu, pada sisi lain sistem pajak ini sukses menambah pendapatan negara. Akhirnya, warisan pemungutan atau potongan penghasilan diterapkan banyak negara modern.

Thomas Standford Raffles: Orang Pertama Perkenalkan Pajak di RI

Setelah ribuan tahun dicetuskan Firaun, sistem pajak baru hadir di Indonesia pada 1811. Kala itu, pajak diperkenalkan oleh Thomas Stanford Raffles yang datang ke Hindia Belanda atas nama Kerajaan Inggris.

“Raffles (1811-1816) adalah penguasa Barat pertama yang meletakkan dasar finansial negara kolonial baru di Indonesia. Inggris, dan koloninya, menurut dia, harus dibiayai dengan pajak. Konsep pajak dilahirkan olehnya,” tulis sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018).

Secara teori, Raffles menganggap Inggris memiliki hak atas semua tanah menggantikan kepemilikan raja-raja di Jawa. Dengan demikian, para petani yang memiliki tanah atau bekerja di tanah orang harus membayar pajak tanah.

Hanya saja, praktiknya bukan seperti upeti melainkan berupa uang dan berlaku secara individual.

“Pajak tanah Raffles adalah atas petani individual dan bukan atas desa atau wilayah. Dan berupa uang,” tulis Ong Hok Ham.

Meski begitu, Raffles tak merasakan hasil dari idenya menerapkan sistem pajak di Pulau Jawa. Sebab dia sudah harus pergi dari Hindia Belanda pada 1816. Setelahnya, pajak diterapkan secara ketat oleh para penguasa baru.

Barulah tahun 1870, pemerintah kolonial memperkenalkan pajak pribadi, pajak usaha, hingga pajak jual beli.

Lalu, target pajak juga tak hanya menjerat pribumi jelata, tapi juga orang Eropa dan pribumi kaya raya. Namun, tetap saja, pribumi menyumbang pajak terbesar ke pendapatan pemerintah Hindia Belanda.

“Kira-kira dasawarsa pertama abad ke-20, penduduk pribumi yang sebagian besar terkena pajak tanah, menyumbang 60% penghasilan Hindia Belanda,” tulis Ong.

Namun, sistem pajak era kolonial hanya menguntungkan pemerintah. Sebab tak ada timbal balik dari negara, sehingga menimbulkan kesan kalau rakyat diperas pemerintah. Beranjak dari permasalahan ini, negara modern mengubah konsep pajak. Tak hanya untuk menambah pendapatan, tetapi sebagai sarana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.

Masalahnya, 200 tahun lebih diterapkan di Indonesia, tujuan penerapan pajak masih jauh dari harapan. Malah, membuat rakyat makin menjerit karena tak mendapat timbal balik sepadan.