SPORTIFLAE

Rupiah kembali tersungkur di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (12/12/2024), hal ini menandakan pelemahan empat kali berturut-turut sejak awal perdagangan pekan ini.

Melansir data Refinitiv, pada penutupan perdagangan hari ini (12/12/2024) rupiah lesu dan turun sebesar 0,06% ke level Rp15.920/US$. Sepanjang hari, nilai tukar rupiah berfluktuasi di rentang Rp15.920/US$ hingga Rp15.950/US$.

Seiring dengan pelemahan rupiah hari ini (12/12/2024), Indeks Dolar AS (DXY) juga alami penurunan sebesar 0,27% tepat pukul 15.00 di posisi 106,42.

Sentimen global terkait inflasi konsumen dan ekspektasi kebijakan suku bunga Bank Sentral AS (The Fed) menjadi faktor utama yang menekan pergerakan mata uang Garuda.

Rilis data inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 2,7% year-on-year (yoy) pada November 2024, sesuai dengan ekspektasi pasar, memperkuat prospek pemangkasan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve.

Probabilitas pasar untuk pemangkasan suku bunga pada pertemuan pekan depan melonjak menjadi 96,2%, dari sebelumnya 86%, berdasarkan perangkat CME FedWatch. Namun, inflasi inti AS yang tetap berada di level 3,3% yoy mengindikasikan ketahanan inflasi yang masih di atas target tahunan Fed sebesar 2%, sehingga mempertegas perlambatan kebijakan moneter yang lebih agresif.

Di sisi lain, sentimen dari rilis data inflasi produsen AS yang akan keluar hari ini turut memengaruhi pasar. Konsensus memperkirakan Indeks Harga Produsen (IHP) melandai menjadi 0,2% yoy.

Jika data ini sesuai ekspektasi, pasar mengantisipasi bahwa The Fed akan terus memangkas suku bunga, tetapi dengan pendekatan lebih hati-hati di tahun mendatang.

Selain itu, pasar juga memantau data klaim pengangguran AS yang diperkirakan menurun menjadi 220.000 klaim dari pekan sebelumnya yang mencapai 224.000 klaim. Penurunan ini mengindikasikan pemulihan pasar tenaga kerja AS, sehingga menambah tekanan bagi mata uang di pasar negara berkembang, termasuk rupiah.

Sentimen dari Eropa juga ikut menambah tekanan terhadap rupiah. Bank Sentral Eropa (ECB) diprediksi akan kembali memangkas suku bunga acuannya besok, menandai pemangkasan keempat kalinya pada tahun ini. Langkah ini menunjukkan percepatan pelonggaran kebijakan moneter di Zona Euro, sehingga menarik minat investor terhadap aset berdenominasi euro.

XL Axiata dan Smartfren resmi merger. Pihak Axiata buka suara soal nasib pelanggan berikutnya.

Brand pada masing-masing perusahaan akan tetap ada. Dipastikan tidak ada peralihan pelanggan dari kedua perusahaan.

Namun lebih lanjut, keputusan soal produk akan dilihat lagi. XL Smart, hasil merger XL dan Smartfren, akan memutuskan langkah berikutnya setelah adanya rekomendasi dari manajemen baru.

“Kami akan mengambil keputusan berdasarkan rekomendasi manajemen. Mereka akan merekomendasikan sekarang ada waktu bagi kami untuk mengkonsolidasikan merek atau menemukan proposisi berbeda pada masing-masing merek,” jelas Group CEO & Managing Director Axiata, Vivek Sood, dalam Press Conference Update Merger XL Smartfren, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Selama ini brand di bawah XL dan Smartfren memiliki segmen yang berbeda. Vivek mengatakan hal itu tetap akan berlanjut.

“Namun fokusnya di sekitar sinergi dari integrasi jaringan,” ucapnya.

Hal serupa juga diungkapkan Dian Siswarini selaku Presiden Direktur &CEO XL Axiata. Ke depannya semua brand itu akan tetap berjalan sambil menunggu kondisi yang ada.

“Bisa melihat dari kondisi perusahaan dan juga kondisi market,” kata Dian.

Dian menjelaskan pihaknya mengusahakan untuk proses merger tidak berdampak pada pelanggan. Termasuk berupaya agar tidak ada gangguan dan memastikan kualitas layanan dari pelanggan meningkat.

Sebab site hasil merger akan lebih besar. Cakupan dan kapasitasnya juga jauh lebih tinggi.

“Kalau kita punya kapasitas lebih banyak kemudian spektrum yang tersedia juga lebih banyak. Itu akan meningkatkan tentunya kecepatan internet dan kita bisa mengakselerasi 5G,” tuturnya.

Parlemen Korea Selatan (Kosel) akhirnya meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk menunjuk penasihat khusus guna menyelidiki upaya gagal Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer.

Tak hanya itu, oposisi di Negeri Ginseng juga berencana meloloskan RUU anggaran pemerintah untuk tahun 2025. Adapun, parlemen yang dikendalikan oposisi bulan lalu memangkas 4,1 triliun won dari anggaran pemerintah yang diusulkan sebesar 677,4 triliun won atau sekitar Rp7.532 triliun.

“Kami akan meloloskan RUU anggaran hari ini,” kata Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae Myung pada Selasa (10/12/2024), seperti dikutip Reuters. “Pengesahan RUU yang cepat akan membantu menyelesaikan kegelisahan dan krisis saat ini.”

Pemerintah mengatakan pemotongan anggaran akan melumpuhkan fungsi dasar pemerintah, menghambat respons terhadap tantangan eksternal, serta menunda langkah-langkah kebijakan untuk usaha kecil dan masyarakat rentan.

Anggota parlemen senior Partai Demokrat Park Chan Dae mengatakan jika pemerintah membutuhkan uang untuk “mengeluarkan uang untuk mata pencaharian rakyat, hal itu dapat diselesaikan nanti melalui anggaran tambahan”.

Pasar obligasi negara Korea Selatan melemah, dengan obligasi negara berjangka tiga tahun turun 0,10 poin pada 106,79.

“Jika difinalisasi, itu akan meredakan ketidakpastian tetapi pasar terlihat bereaksi agak sensitif dan emosional terhadap komentar tentang anggaran tambahan,” kata Kong Dong Rak, analis pendapatan tetap di Daishin Securities.

Presiden Yoon sebelumnya menyebut hambatan oposisi atas anggaran pemerintah sebagai salah satu pembenaran atas keputusan darurat militernya pada tanggal 3 Desember, yang memicu krisis konstitusional di ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut.

Presiden Prabowo Subianto terus mendorong swasembada pangan di tingkat nasional maupun daerah. Menurut kepala negara, hal itu merupakan kunci utama dalam hal pengendalian inflasi di masa depan.

“Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024 di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Rapat itu turut dihadiri oleh kepala daerah via zoom meeting, kepala dinas terkait, hingga beberapa menteri anggota Kabinet Merah Putih.

Prabowo mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Sumatra Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak. Langkah itu sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam hal meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Eks Menteri Pertahanan ini juga memuji capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3%, meski di tengah ketidakpastian global.

“Saya kira sudah sesuatu prestasi,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, dia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah ancaman ketidakstabilan global. Prabowo meminta seluruh pihak untuk tidak mudah terpancing oleh provokasi yang memecah belah bangsa.

“Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Swasembada pangan, swasembada energi, kunci pengendalian inflasi. Terobosan semacam ini juga sesuatu yang sangat bermanfaat,” tuturnya.

Prabowo optimis Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi dan global. Dia meminta semua pihak untuk terus melanjutkan inovasi dalam pengendalian inflasi.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan apresiasi tinggi terhadap mekanisme pengendalian inflasi yang dinilai sebagai inovasi besar dalam tata kelola ekonomi nasional.

Sejarah bisa menjadi pedoman bagi manusia di masa kini dan masa depan untuk bertindak. Bagi elite kekuasaan Indonesia modern kisah para raja jawa ratusan tahun lalu bisa menjadi contoh dan teladan bagaimana kekuasaan tak perlu dipertahankan berlebih. 

Salah satu kisah itu tercermin pada laku hidup Raja Mangkunegara VI dari Kadipaten Mangkunegaran, Solo, yang tak ngotot meminta anak meneruskan kekuasaan dirinya. Padahal, kita tahu kekuasaan sistem kerajaan diwariskan lintas generasi dari ayah ke anak. 

Bagaimana kisahnya?

Sebagai wawasan, pria bernama asli Suyitno ini naik takhta pada 1896. Dia mewarisi kekacauan ekonomi yang terjadi di era raja-raja sebelumnya. Bahkan, Kadipaten Mangkunegaran nyaris bangkrut akibat kegagalan pengelolaan.

Berbagai persoalan ini, membuat Mangkunegara VI melakukan reformasi. Sejarawan Wasino dalam Kapitalisme Bumiputra (2008) menceritakan, dia menolak hidup mewah, melakukan penghematan hingga sukses menggenjot bisnis gula. Akibatnya, kas kerajaan bertambah, sehingga rakyat sejahtera.

Atas dasar ini, Mangkunegara VI sangat dicintai rakyat. Meski pada sisi lain, tak sedikit para bangsawan yang membencinya. Sebab bangsawan tidak bisa lagi hidup mewah dan boros.

Di tengah hiruk-pikuk seperti itu, terjadi konflik suksesi kekuasaan antara Mangkunegara VI dan para bangsawan. Konflik ini terkait orang yang cocok meneruskan kekuasaan Mangkunegara VI.

Ada dua pihak yang terlibat konflik, yakni Mangkunegara VI Vs bangsawan keturunan Mangkunegara V.

Para keturunan Mangkunegara V (bertakhta, 1811-1886) ingin anak-cucu mereka sebagai penerus takhta selanjutnya. Sebab, Mangkunegara VI yang kini berkuasa bukanlah keturunan langsung Mangkunegara V, melainkan hanya saudara. Mereka lantas menunjuk sosok anak Mangkunegara V, Raden Mas Suryosuparto, sebagai penerus takhta. Langkah ini didukung oleh Residen Surakarta.

Sementara pada sisi lain, Mangkunegara VI ingin anak kandungnya, Suyono, meneruskan takhta. Tak ada alasan berarti bagi Raja Jawa itu meminta anak berkuasa. Sebab hal ini wajar dalam sistem kerajaan saat kekuasaan diteruskan ke anak. 

Singkat cerita, friksi politik demikian lantas membuat Mangkunegara VI terdesak. Keturunan Mangkunegara V melakukan framing bahwa Suyono adalah anak hasil pernikahan Mangkunegara VI dengan pribumi. Lalu media kolonial juga turut menambah sentimen dengan mengatakan Suyono anak tidak sah, sehingga tak cocok jadi raja. 

Pada akhirnya, Mangkunegara VI tak bisa melawan keturunan Mangkunegara V dan para bangsawan lain yang sudah membencinya. Maka, penguasa ke-6 Mangkunegaran itu akhirnya mengalah.

Dia berpikir tak perlu mempertahankan kekuasaan demi anak secara berlebihan. Alhasil, dia memutuskan untuk berhenti sebagai raja setelah 13 tahun berkuasa. Keputusan ini menjadikannya sebagai raja pertama yang mengakhiri takhta bukan karena meninggal.

“Mangkunegara VI akhirnya mengajukan surat pengunduran diri ke pemerintah kolonial di tahun 1912. Kepastian balasan surat ini baru datang pada tahun 1914 dan akhirnya dikabulkan pada 22 Oktober 1916,” tulis tim penulis buku biografi Mangkunegara VI: Sang Reformis (2021).

Setelah resmi lengser, gelar Mangkunegara VI pun tak lagi dipakai. Publik lantas menyebutnya sebagai Suyitno. Kekuasaan lalu diteruskan oleh Suryosuparto yang diangkat sebagai Mangkunegara VII (bertakhta, 1916-1944).

Pensiun & Hidup Tenang

Usai tak berkuasa, Suyitno hidup sebagai seorang pensiunan penguasa. Alih-alih tinggal di keraton, dia memilih pindah ke Surabaya. Alasannya karena dia tak ingin cawe-cawe dalam politik kerajaan. Dia tak mau ikut campur lagi apapun yang terjadi di tempat dia berkuasa selama 13 tahun.

Menurut tim penulis Mangkunegara VI: Sang Reformis (2021), keputusan pindah ke Surabaya untuk menghindari konflik kekuasaan di Praja Mangkunegaran.

“Friksi yang sudah terlanjur muncul dalam suksesi sudah cukup membuat hubungan keturunan Mangkunegara V dan Mangkunegara VI menjadi buruk. […] Suyitno tak ingin dianggap menjadi bayang-bayang untuk sang raja baru,” ungkap tim penulis.

Ketika keluar dari Solo, Suyitno diantar oleh warga yang mencintainya. Di Surabaya, dia lantas hidup tenang di rumah yang sudah dibeli beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, Raja Jawa ini juga berdagang untuk mencukupi keluarga.

Suyitno berada di Surabaya selama 12 tahun sebelum akhirnya wafat pada 1928 karena sakit. Ketika wafat, jenazahnya dibawa ke Solo untuk dikuburkan di Keraton Surakarta.

https://heylink.me/kas138login

Persoalan pajak kerap membuat warga Indonesia menjerit, khususnya dari kalangan kelas menengah yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka akan menanggung beban berat atas sistem pajak negara, yang membuat penghasilan mereka makin berkurang.

Terbaru, negara akan menerapkan kenaikan PPN sebesar 12% yang terhitung efektif per Januari 2025 khusus untuk beberapa barang. Atas dasar ini, tak sedikit warga merasa kesal atas sistem pajak. Meski begitu, kekesalan tersebut dapat mengarah pada pencipta sistem pajak pertama di Indonesia. 

Firaun, Pencipta Pajak di Dunia

Sekitar 300 SM peradaban Mesir yang dipimpin oleh Firaun menciptakan sistem pungutan negara kepada rakyat, yang kini dikenal sebagai sistem pajak. Firaun mengenakan pajak atas barang-barang, seperti gandum, tekstil, tenaga kerja, dan berbagai komoditas lain.

Biasanya, hasil pungutan pajak dialihkan untuk modal pembangunan dan menjaga ketertiban sosial. Firaun tak menerapkan mekanisme sama rata dalam pemungutan pajak, tapi sistem penyesuaian. Maksudnya, besaran pajak disesuaikan dengan kemampuan finansial objek pajak.

Ambil contoh ketika memungut pajak ladang. Firaun menetapkan pajak tinggi jika ladang tersebut sangat produktif atau memiliki hasil panen melimpah. Sementara yang non-produktif dikenakan pajak lebih rendah.

Keberadaan sistem pajak membuat semua warga Mesir harus kerja ekstra supaya pendapatannya tidak habis hanya akibat pajak. Meski begitu, pada sisi lain sistem pajak ini sukses menambah pendapatan negara. Akhirnya, warisan pemungutan atau potongan penghasilan diterapkan banyak negara modern.

Thomas Standford Raffles: Orang Pertama Perkenalkan Pajak di RI

Setelah ribuan tahun dicetuskan Firaun, sistem pajak baru hadir di Indonesia pada 1811. Kala itu, pajak diperkenalkan oleh Thomas Stanford Raffles yang datang ke Hindia Belanda atas nama Kerajaan Inggris.

“Raffles (1811-1816) adalah penguasa Barat pertama yang meletakkan dasar finansial negara kolonial baru di Indonesia. Inggris, dan koloninya, menurut dia, harus dibiayai dengan pajak. Konsep pajak dilahirkan olehnya,” tulis sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018).

Secara teori, Raffles menganggap Inggris memiliki hak atas semua tanah menggantikan kepemilikan raja-raja di Jawa. Dengan demikian, para petani yang memiliki tanah atau bekerja di tanah orang harus membayar pajak tanah.

Hanya saja, praktiknya bukan seperti upeti melainkan berupa uang dan berlaku secara individual.

“Pajak tanah Raffles adalah atas petani individual dan bukan atas desa atau wilayah. Dan berupa uang,” tulis Ong Hok Ham.

Meski begitu, Raffles tak merasakan hasil dari idenya menerapkan sistem pajak di Pulau Jawa. Sebab dia sudah harus pergi dari Hindia Belanda pada 1816. Setelahnya, pajak diterapkan secara ketat oleh para penguasa baru.

Barulah tahun 1870, pemerintah kolonial memperkenalkan pajak pribadi, pajak usaha, hingga pajak jual beli.

Lalu, target pajak juga tak hanya menjerat pribumi jelata, tapi juga orang Eropa dan pribumi kaya raya. Namun, tetap saja, pribumi menyumbang pajak terbesar ke pendapatan pemerintah Hindia Belanda.

“Kira-kira dasawarsa pertama abad ke-20, penduduk pribumi yang sebagian besar terkena pajak tanah, menyumbang 60% penghasilan Hindia Belanda,” tulis Ong.

Namun, sistem pajak era kolonial hanya menguntungkan pemerintah. Sebab tak ada timbal balik dari negara, sehingga menimbulkan kesan kalau rakyat diperas pemerintah. Beranjak dari permasalahan ini, negara modern mengubah konsep pajak. Tak hanya untuk menambah pendapatan, tetapi sebagai sarana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.

Masalahnya, 200 tahun lebih diterapkan di Indonesia, tujuan penerapan pajak masih jauh dari harapan. Malah, membuat rakyat makin menjerit karena tak mendapat timbal balik sepadan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan ojek online (ojol) roda dua akan tetap mendapatkan BBM bersubsidi. Namun, terkait taksi online roda empat, Maman menegaskan hal itu bukan menjadi fokus kementeriannya, melainkan kewenangan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Jadi kita fokusnya kepada ojek online. Tapi kalau berdasarkan aturan kan untuk roda 4 yang berhak mendapatkan adalah plat kuning. Namun, saya pikir itu ranahnya Kementerian Perhubungan dan ranahnya Kementerian ESDM. Jadi kalau kami sih fokus kepada teman-teman yang ojek online, yang roda 2,” kata Maman saat  Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop) Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan pengemudi ojol roda dua tetap mendapatkan subsidi BBM karena perannya yang signifikan dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan distribusi barang, yang bergantung pada jasa transportasi ini.

“Hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan jasa ojek online. Jangan sampai terganggu, karena pasti nanti akan terganggu rantai pasok, rantai suplai, distribusi barang-barang yang memang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha sektor mikro,” tukas dia.

Ia juga menekankan, ojek online roda dua memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha mikro yang menjadi perhatian utama Kementerian UMKM.

Sementara untuk nasib taksi online roda empat yang mayoritas berpelat hitam, masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait. Aturan mengenai subsidi BBM untuk kendaraan roda empat yang berfungsi sebagai angkutan umum akan menjadi ranah Kementerian Perhubungan dan ESDM.

Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa perwakilan DPR RI ke Istana Negara, Rabu (5/12/2024), membahas mengenai penerapan PPN 12% pada tahun 2025.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan Presiden memberikan lampu hijau PPN 12% akan ditetapkan pada 1 Januari 2025. Dalam kesempatan itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Hasil diskusi kami dengan bapak presiden kita akan tetap mengikuti Undang-Undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu, amanat di Undang-Undang yaitu 1 Januari 2025,” kata Misbakhun di Kantor Presiden.

Namun menurutnya penerapan PPN akan selektif kepada barang yang masuk kategori mewah, baik itu dalam negeri maupun impor.

“Sehingga pemerintah hanya memberikan beban (PPN 12%) itu kepada konsumen pembeli barang mewah, masyarakat kecil tetap pada tarif PPN yang saat ini berlaku,” kata Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan penerapan PPN 2025 tidak berada dalam satu tarif ini masih dalam pengkajian. Terutama bagi kelompok barang seperti barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan.

Pentagon telah mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangan terhadap aset militer di Suriah timur. Ini terjadi setelah serangan roket di dekat salah satu pangkalannya.

Melansir Al Jazeera, juru bicara Pentagon Pat Ryder mengatakan kepada wartawan pada Selasa (3/12/2024) bahwa militer AS menyerang sistem persenjataan – termasuk peluncur roket dan tank – yang “menunjukkan ancaman yang jelas dan mengancam” bagi pasukannya di daerah tersebut.

Ryder mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan tanggapan terhadap peluncuran roket yang jatuh “di sekitar” Situs Dukungan Militer (MSS) Euphrates, pangkalan AS di Suriah timur.

Ia menambahkan bahwa tidak jelas siapa yang mengoperasikan senjata tersebut, tetapi kelompok yang didukung Iran dan pasukan pemerintah Suriah diketahui berada di daerah tersebut.

Juru bicara Pentagon menekankan bahwa tindakan tersebut “tidak terkait dengan aktivitas yang lebih luas di Suriah barat laut oleh kelompok lain”.

Serangan AS tersebut terjadi saat kekerasan meningkat di seluruh negara yang dilanda perang tersebut. Selama seminggu terakhir, kelompok oposisi bersenjata melancarkan serangan hebat di Suriah barat laut terhadap pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad. Situasi ini mengawali babak baru perang saudara yang telah berlangsung lama di negara tersebut.

Serangan tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana AS akan menanggapi dan apakah AS dapat terlibat dalam konflik tersebut, mengingat kehadiran militernya yang signifikan di Suriah.

Namun pada Selasa, Damaskus menuduh AS memberikan dukungan udara untuk Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi suku Kurdi, yang bergerak maju melawan desa-desa yang dikuasai pemerintah di sebelah timur Sungai Efrat, dekat kota Deir ez-Zor.

SDF telah menerima dukungan AS selama bertahun-tahun dengan tujuan yang dinyatakan untuk memerangi ISIL (ISIS).

TV Alikhbaria yang dikelola pemerintah Suriah melaporkan pada Selasa bahwa bentrokan terjadi antara SDF dan pasukan pemerintah di dekat desa Tabiyet Jazira “dengan intervensi jet pendudukan AS yang menargetkan garis depan di daerah tersebut”.

SDF sebelumnya mengklaim pada hari itu bahwa mereka menguasai tujuh desa di sebelah timur Sungai Efrat karena “ancaman serius terkait dengan pergerakan sel-sel teroris ISIS yang akan segera terjadi”. Namun, pemerintah Suriah mengatakan desa-desa itu tetap berada di bawah kendalinya.

Kelompok pemberontak, yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang telah dikurung di provinsi Idlib di barat laut, melancarkan serangan mereka minggu lalu, menguasai Aleppo dan bergerak ke selatan menuju Hama.

Negara itu telah mengalami ketenangan relatif sejak 2020 dengan pemerintah, kelompok pemberontak, dan SDF sebagian besar tetap berada di wilayah tidak resmi mereka.

Utang memang menjadi opsi menarik untuk daya ungkit dalam ekpansi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bisa mengancam kelangsungan bisnis perusahaan.

Sebagai contoh ada emiten tekstil ternama RI, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang sudah resmi dinyatakan pailit pada Oktober lalu akibat utang yang menggunung.

Ada juga PT Pan Brothers Tbk (PBRX) yang kini masih dalam tahap restrukturisasi utang melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebagai investor jika kita ingin menghindari risiko utang dalam berinvestasi suatu saham, maka lebih baik memang mencari perusahaan yang minim utang, dalam artian di sini utang bank dan obligasi.

CNBC Indonesia merekap lima perusahaan yang terbilang minim terhadap risiko utang, sebagai berikut :

1. SIDO

Emiten yang terkenal dengan produk Tolak Angin, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tercatat tidak memiliki utang bank dan obligasi sama sekali.

Meski begitu, untuk keberlangsungan operasionalnya perusahaan ini masih memiliki cash cukup. Menurut laporan keuangan sampai September 2024, kas dan setara kas mencapai Rp978,23 miliar, naik 17,84% dibandingkan akhir tahun lalu.

Untuk ekspansi, SIDO juga masih memiliki kemampuan yang kuat dengan nilai free cash flow mencapai Rp261 miliar. Jadi, perusahaan ini masih bisa terus berinovasi ke depan tanpa memikirkan utang.

2. ACES

PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES), emiten yang menjual barang perlengkapan rumah tangga ini juga tidak punya utang bank dan obligasi.

Untuk memenuhi kegiatan operasionalnya, ACES terbilang cukup kuat dengan posisi arus kas operasional tetap positif senilai Rp483 miliar sampai September 2024.

Dengan periode yang sama, posisi kas dan setara kas yang dimiliki juga terbilang masih jumbo mencapai Rp1,72 triliun, meskipun nilai ini turun dari periode akhir 2023 sebanyak Rp2,12 triliun. Namun, nilai kas tersebut setara 30% dari total aset lancar perusahaan,

3. RALS

Berikutnya ada emiten department store, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) juga tercatat tidak memiliki utang, baik itu dari bank maupun obligasi.

Untuk bertahan perusahaan juga terbilang memiliki kas yang cukup sebanyak Rp563,86 miliar sampai sembilan bulan pertama tahun ini, meskipun nilai ini turun signifikan dari posisi akhir tahun lalu sebesar Rp1,19 triliun.
Meski begitu, di bagian arus kas operasional RALS masih mempertahankan kinerja sebanyak Rp388,90 miliar. Jadi, operasional sehari-hari perusahaan tetap bisa berlancar lancar.

4. MERK

Perusahaan farmasi, PT Merck Tbk (MERK) juga tercatat tidak punya utang bank dan obligasi. Untuk bertahan perusahaan memiliki kas dan setara kas senilai Rp76,67 miliar sampai September 2024.

Dalam periode yang sama, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi juga tetap positif senilai Rp26,81 miliar. Meskipun perlu diakui, bahwa capaian tersebut turun signifikan dari perolehan periode yang sama tahun lalu sebesar 149,64 miliar.

5. BAYU

Terakhir, ada emiten yang memiliki bisnis layanan travel, PT Bayu Buana Tbk (BAYU) tidak tercatat memiliki utang bank dan obligasi.

Menariknya, perusahaan ini memiliki kas yang sangat kuat. Sampai September 2024, nilai kas dan setara kas tercatat mencapai Rp607,67 miliar, naik 12,85% dari posisi akhir tahun lalu.

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan total jumlah saham beredar perusahaan berhasil melampaui harga saham perusahaan.

Catatan CNBC indonesia sampai Selasa hari ini (3/12/2024), harga saham BAYU berada di Rp1.360 per lembar, lebih rendah dari nilai kas per lembar senilai Rp1.720.