Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengungkapkan, kemudahan yang diberikan Bank Mandiri berupa pembukaan rekening baik untuk tabungan, investasi, dan rekening deposito. Bank Mandiri juga memberikan kemudahan berupa persyaratan pembukaan rekening.
“Jadi, di sini banyak diaspora yang masih memiliki eKTP sehingga mudah dilakukan on boarding. Tetapi buat diaspora yang sudah tidak memiliki eKTP, punya paspor, kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri itu dilengkapi dengan KMILN (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri),” ungkap dia kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Adapun rekening tersebut menyediakan layanan transaksi untuk 12 valuta asing. Dengan demikian, calon nasabah dapat membuka tabungan sesuai dengan valuta yang dibutuhkan.
“Ada pilihan 12 valuta dan itu transaksinya dengan biaya jauh lebih murah dan cepat. Intinya nanti kemudahan itu ada dalam genggaman diaspora,” ujar Aquarius.
Lebih jauh, Bank Mandiri dan KBRI Ankara juga memberikan edukasi seputar investasi kepada PMI dan diaspora Indonesia. Selain edukasi, Bank Mandiri juga menawarkan produk investasi dengan harga yang relatif terjangkau.
Tak hanya itu, Bank Mandiri tengah mengimplementasikan golden visa yang bisa dipakai para diaspora. Dengan demikian, mereka yang sudah menjadi Warga Negara Asing (WNA) nantinya dapat ke Indonesia.
“Jadi para diaspora di sini yang sudah menjadi WNA tetapi tetap berkeinginan di Indonesia, itu kita siapkan program pemerintah, golden visa, di mana Livin’ by Mandiri men-support hal itu,” pungkas Aquarius.
Meski baru dilantik pada Agustus lalu, Bahlil menegaskan bahwa masa jabatannya yang singkat tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak segera melakukan penataan di ESDM.
“Tuntutan perintah dari Pak Presiden Jokowi itu bukan saya baru belajar, di ESDM harus tancap gas karena saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulu Pak Arifin yang sudah baik saya lanjutkan, tapi kalau yang belum maka kita melakukan perbaikan,” ujarnya dikutip Senin (30/9/2024).
Bahlil menjelaskan setidaknya terdapat beberapa fokus penataan, salah satunya adalah peningkatan lifting minyak bumi.
Saat ini, konsumsi minyak Indonesia mencapai 1,5-1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi nasional hanya 600 ribu barel. Kondisi ini menyebabkan tingginya impor minyak dan berdampak pada devisa negara.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Bahlil menyebutkan langkah-langkah yang diambil, seperti reaktivasi sumur-sumur idle dan penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) pada sumur-sumur eksisting, seperti yang dilakukan Pertamina di Blok Rokan, Riau. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak dalam negeri.
Selain itu, percepatan perizinan di sektor migas juga menjadi prioritas Bahlil. Ia menyoroti lambatnya proses izin yang membutuhkan hingga 300 izin untuk eksplorasi migas.
“Bayangkan kalau (mengurus) izinnya satu izin satu hari, satu tahun baru urus izin. Kalau satu izin bisa selesa dalam tiga hari, berarti 3 tahun hanya buat (mengurus) izin. Jadi bayangkan ke ketidakefektifan kita terhadap usaha hulu migas,” ujarnya.
Bahlil menambahkan bahwa meskipun layanan perizinan di ESDM sudah berbasis Online Single Submission (OSS), sistem ini masih perlu penyederhanaan agar lebih efisien dan cepat. Penyempurnaan OSS akan menjadi bagian dari upaya Kementerian ESDM untuk mempercepat proses perizinan.
Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Ia menyebut bahwa Indonesia masih kekurangan 8,1 GW atau sekitar 8% dari target bauran energi 23% di tahun mendatang.
“(Bauran EBT) kita yang harusnya sudah 23% di tahun depan, kita masih kurang sekitar 8,1 GW, itu sama dengan kurang lebih sekitar 8% kekurangan kita,” kata Bahlil.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, kehadiran lembaga baru itu akan membuat transaksi domestic non delivery forward (DNDF) naik pesat dari yang senilai US$ juta per hari saat ini, menjadi US$ 1 miliar per hari hingga 2030 atau naik hingga 900%.
Sebagaimana diketahui, transaksi DNDF merupakan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.
“Kita harus malu diri sendiri karena DNDF sekarqng per day baru US$ 100 juta, dalam lima tahun dengan CCP kita tingkatkan menjadi US$ 1 miliar per hari,” ucap Perry saat seremoni peluncuran CCP di Gedung BI, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Sementara itu, terkait dengan transaksi repurchase agreement atau repo, Perry katakan juga akan meningkat dengan kehadiran CCP, dari saat ini berkisar antara Rp 14 triliun, menjadi Rp 30 triliun dalam lima tahun mendatang atau naik 114,28%.
Transaksi Repo sendiri adalah transaksi jual surat berharga dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. “Sehingga ke depan ini sejalan dengan blue print kita untuk repo dari Rp 14 trilin ke Rp 30 triliun,” ucap Perry.
Perry menjelaskan, kenaikan transaksi DNDF dan Repo itu akan terjadi karena berbagai risiko transaksi dengan CCP akan lebih kecil ketimbang skema over the counter yang dilakukan industri keuangan selama ini, sehingga akan mendongkrak aktivitas transaksinya.
“Karena tersentralisasi dengan close out netting, maka risiko antar partynya bisa kita minimalkan. Ini menjadi credit risknya yang sangat tinggi,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan lembaga baru bernama Central Counterparty (CCP) pada hari ini, Senin (30/9/2024). Peluncuran ini disertai 8 bank yang menjadi peserta dan penyetor modal awal CCP.
Peluncuran ini dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa serta Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo dan jajaran petinggi perbankan Tanah Air a.l. Dirut BCA Jahja Setiatmadja, Dirut BRI Sunarso dan lainnya.
“Tentunya faktor GDP menjadi hal yang lebih umum dipakai,” kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir dikutip Senin, (30/9/2024).
Riko mengatakan kelaziman penggunaan debt to GDP ratio ini memberikan keuntungan untuk Indonesia. Karena dengan begitu, Indonesia bisa mengetahui posisi risiko utang dibandingkan negara lain yang sederajat.
“Jadi positioning-nya juga kita berada di mana sih dari tataran negara-negara lain,” kata dia.
Meski begitu, Riko mengatakan Kemenkeu sebenarnya tetap memperhatikan parameter lainnya untuk menilai risiko utang pemerintah. Misalnya saja untuk rasio utang terhadap penerimaan negara atau Debt to Service Ratio (DSR).
“Ya itu semua kita hitung juga, tapi untuk melihat kita berada di mana posisi kita di antara negara peers, tentunya PDB lebih umum,” kata dia.
Sebelumnya, sejumlah ekonom menyoroti kebiasaan pemerintah yang hanya memaparkan rasio utang terhadap PDB untuk melegitimasi tingkat utang Indonesia masih di level aman. Para ekonom menilai parameter yang digunakan itu bias dan tidak menunjukan risiko yang sebenarnya dari utang pemerintah yang telah mencapai lebih dari Rp 8.000 triliun.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan rasio utang terhadap PDB tidak bisa menjadi satu-satunya patokan untuk menilai level utang Indonesia. Dia mengatakan Dana Moneter International(IMF) menggunakan rasio utang terhadap penerimaan atau Debt-to-Service Ratio (DSR) untuk menilai aman tidaknya level utang sebuah negara.
Menurut Eko, dengan utang Indonesia yang mencapai Rp 8.000 triliun maka rasio utang terhadap pendapatan Indonesia mencapai 300%. Dia menilai level itu telah melanggar aturan IMF yang menyebut batas aman DSR adalah 150%. “Kita sudah dua kali lipat,” katanya.
Senada, ekonom senior Didik J. Rachbini menilai pemerintah kerap menggunakan narasi utang Indonesia masih aman dengan membandingkannya dengan negara lain. Padahal menurut dia, kondisi Indonesia dengan negara lain amat berbeda.
Dia mencontohkan Jepang yang memiliki debt to GDP ratio sebesar 261,3%. Rasio itu memang jauh di atas utang Indonesia yang berada di level 40% dari GDP.
Namun, kata dia, bunga utang yang harus dibayarkan Indonesia jelas lebih tinggi dari Jepang.
“Jika pemerintah menyebut rasio utang terhadap PDB belum 100%, maka kalau dibandingkan dengan Jepang, meskipun utang Jepang 100%, tapi kalau bunganya 0,7-0,9%, maka pembayaran bunganya saja akan kecil,” kata Didik.
Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Serpong – Balaraja yang merupakan bagian dari salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tengah menjadi fokus penyelesaian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Bumi Serbaraja akhirnya rampung. Proyek hari resmi beroperasi hari ini dan masih gratis.
Mengutip akun Instagram resmi PT Trans Bumi Serbaraja @infotolserbaraja, Senin (30/9/2024), mulai hari ini, Tol Serpong-Serbaraja Seksi 1B yaitu CBD BSD-Legok sepanjang 5,73 Km mulai beroperasi fungsional tanpa tarif sebagai bentuk dukungan konektivitas bagi masyarakat.
Kehadiran tol ini juga diharapkan mampu mendorong perekonomian bagi masyarakat sekitar, khususnya wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
Sebelumnya pada 2022, Jalan Tol Serpong – Balaraja Seksi 1A BSD – CBD sepanjang 5,15 Km telah diresmikan dan beroperasi. Kemudian untuk Seksi 2 Legok – Pasir Barat sepanjang 11,54 Km dan Seksi 3 Pasir Barat – Balaraja sepanjang 18,57 Km masih dalam tahap persiapan.
Jalan Tol Serpong – Balaraja juga akan terkoneksi dengan sejumlah Jalan Tol lainnya, yakni Jalan Tol Serpong – Ulujami yang juga terkoneksi dengan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1 dan JORR 2. Jalan Tol ini juga akan memberikan peran penting dalam peningkatan akses konektivitas dan peningkatan perekonomian bagi masyarakat Banten, Jakarta, dan sekitarnya yang semakin lancar.
Mengutip catatan Kementerian Keuangan, Jalan Tol Serpong – Balaraja merupakan proyek KPBU unsolicited yang diinisiasi oleh PT Trans Bumi Serbaraja BUJT pelaksana dengan masa konsesi 40 Tahun serta nilai investasi sebesar Rp 14,37 Triliun.
Jalan Tol Serpong – Balaraja sepanjang 39,9 Km akan terbagi menjadi beberapa yaitu: (1) Seksi 1A: Simpang Susun (SS) Rawa Buntu – SS CBD sepanjang 5,15 Km dan Seksi 1B: SS CBD – SS Legok sepanjang 4,70 Km; (2) Seksi 2: SS Legok – SS Pasir Barat sepanjang 11,54 Km; serta (3) Seksi 3: SS Pasir Barat – Junction Balaraja sepanjang 18,57 Km.
Bagi Anda pecinta masakan khas Jepang, tofu atau tahu pasti bukanlah menu yang asing dilihat. Biasanya, tahu dalam kuliner Jepang sering diolah menjadi sup miso, nabe, hingga agedashi tofu.
Melansir dari CNBC Make It, ternyata tahu memang merupakan salah satu bahan makanan yang wajib ada di dapur hampir seluruh orang Jepang. Ahli gizi asal Jepang, Michiko Tomioka menyebut bahwa tahu adalah makanan pokok untuk seumur hidupnya. Ia mengaku mulai mengonsumsi tahu sejak usia kanak-kanak.
“Saat masih berusia kanak-kanak dan mulai bisa makan makanan padat, ibu biasanya menyiapkan dua menu untuk saya, yaitu campuran tahu; bubur nasi; ubi jalar; labu; dan rumput laut, serta sup miso dengan bubur nasi,” kata Michiko, dikutip Senin (30/9/2024).
Menurut Michiko, tahu kerap dikonsumsi oleh masyarakat Jepang dari segala usia. Warga Jepang menganggap, kebiasaan memakan tahu adalah salah satu rahasia panjang umur bagi mereka.
Lebih lanjut, Michiko mengungkapkan bahwa ada tiga alasan utama mengapa tahu menjadi makanan wajib bagi orang Jepang. Apa saja? Berikut ulasannya.
1. Tahu Memiliki Banyak Manfaat bagi Kesehatan
Secara tradisional, tahu terbuat dari kacang dan nigari alias cairan yang tersisa setelah garam dihilangkan dari laut. Michiko menjelaskan, tahu mengandung seluruh asam amino penting yang terkandung dalam daging, unggas, telur, ikan, dan susu, serta tanpa kolesterol.
“Tahu juga kaya akan kalsium, zat besi, vitamin, serat, dan isoflavon, sejenis estrogen tumbuhan,” jelas Michiko.
“Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi tahu dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung, melawan kanker, dan mengurangi risiko pengeroposan tulang,” sambungnya.
2. Ramah Lingkungan dan Murah
Tahu diklaim lebih ramah lingkungan daripada daging-dagingan. Sebab, produksi tahu sebesar satu kilogram (kg) hanya memerlukan 3,2 kg emisi gas rumah kaca. Sebagai perbandingan, memproduksi satu kg daging sapi memerlukan 70,6 kg emisi gas rumah kaca.
Selain itu, tahu juga lebih murah jika dibandingkan dengan daging yang sama-sama diperlukan tubuh sebagai protein.
3. Tahu Lezat dan Serbaguna
Berkat rasanya yang “alami” dan teksturnya yang lembut, tahu menjadi bahan makanan yang bisa diolah atau dikombinasikan dengan menu apapun. Maka dari itu, tak heran jika tahu merupakan salah satu makanan favorit orang Jepang karena bisa diolah dengan banyak cara.
“Saya menyajikan tahu dengan berbagai cara, yakni digoreng, diolah dalam sup dan salad, nimono (akar dan sayuran yang dimasak perlahan), pangsit, pancake sayuran, kari vegan, burger, kubis gulung, mochi, es krim, dan masih banyak lagi,” kata Michiko.
Bagi masyarakat Indonesia, ada berbagai menu dari bahan dasar tahu yang bisa dijadikan pilihan, seperti tahu goreng, tahu bacem, kupat tahu, ketoprak, sup tahu, pepes tahu, tahu cabai garam, hingga perkedel.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Aturan ini salah satunya memperketat perihal pembukaan rekening baru maupun transaksi di perbankan.
Pasal 10A PMK berbunyi bahwa, Kementerian Keuangan melarang lembaga keuangan pelapor untuk memberi layanan pembukaan rekening baru dan transaksi bagi nasabah yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan dan dokumentasi.
“Lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani pembukaan Rekening Keuangan Baru bagi orang pribadi dan/atau entitas; atau transaksi baru terkait Rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,” dikutip dari salinan PMK itu, pada Minggu (1/9/2024).
Pasal 10A itu merujuk pada ketentuan Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan dan Dokumentasi dalam Pasal 9 PMK 70/2017. Dalam pasal itu disebutkan lembaga keuangan pelapor wajib melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan yang dimiliki oleh orang pribadi atau entitas yang Negara Domisili dari orang pribadi atau entitas tersebut merupakan Yurisdiksi Asing.
Ayat 5 Pasal 9 juga menegaskan dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, lembaga keuangan pelapor yang memperoleh atau menyelenggarakan dokumentasi dalam bahasa lain selain Bahasa Indonesia, harus memberikan terjemahan dokumentasi dalam Bahasa Indonesia.
Sementara itu, dalam Pasal 10A PMK 47/2024, juga menekankan bahwa ketentuan larangan pemberian layanan buka rekening baru dan transaksi itu harus diterapkan lembaga keuangan sejak orang pribadi dan/atau entitas atau pemegang Rekening Keuangan Lama menolak untuk mematuhi ketentuan prosedur identifikasi.
Transaksi yang tidak boleh dilayani itu termasuk setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan. Selain itu pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal, hingga penutupan polis baru.
Kegiatan transaksi lainnya juga termasuk dalam larangan ini bagi pemegang Rekening Keuangan Lama pada lembaga keuangan pelapor yang merupakan lembaga jasa keuangan (LJK) Lainnya dan/atau Entitas Lain.
Namun, ketentuan larangan itu tidak berlaku untuk transaksi pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik Rekening Keuangan Lama dengan lembaga keuangan pelapor, penutupan rekening, atau pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengutip situs resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR), jalan tol yang menghubungkan Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) ini telah dioperasikan fungsional tanpa tarif pada 24 September 2024.
“Kami telah menerima laporan mengenai penanganan longsor dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Jabar Tol (TJT). Dan setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh Ditjen Bina Marga dan BPJT serta telah diterbitkan rekomendasi dari Ditjen Bina Marga, maka Ruas Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi II dapat mulai dioperasikan tanpa tarif pada tanggal 24 September 2024,” kata Kepala BPJT Miftachul Munir, dikutip Jumat (27/9/2024).
Bakal Dikenakan Tarif
Sementara itu, TJT dalam unggahan di akun Instagram resmi mengumumkan, Seksi 2 ruas Cigombong-Cibadak mulai dioperasionalkan secara fungsional tanpa tarif mulai jam 17:55 WIB, 24 September 2024.
Disebutkan, pengoperasionalan fungsional tanpa tarif telah diberlakukan selama 8 bulan pada 6 Agustus 2023 sampai 21 April 2024.
“Dengan beroperasionalnya kembali Seksi 2 Cigombong-Cibadak secara fungsional, perjalanan dari dan menuju wilayah Sukabumi kembali lebih cepat,” tulis @/transjabartol
“Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1661/KPTS/M/2024 Tentang: Penetapan Golongan Jenis Kendaraan dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi II (Cigombong-Cibadak), maka dalam waktu dekat Seksi 2 ruas tol Ciawi-Sukabumi dari Cigombong menuju Cibadak akan diberlakuan tarif,” tambah @/transjabartol.
Jakarta-Sukabumi Jadi Cuma 2,5 Jam
Seperti diketahui, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi II ruas Cigombong-Cibadak sempat ditutup selama penanganan longsor. Sehingga, kendaraan yang melintas dari Sukabumi menuju Ciawi atau sebaliknya harus masuk/ keluar melalui Gerbang Tol Cigombong, lalu dilanjutkan kembali menggunakan jalan arteri.
Kementerian PUPR sebelumnya menargetkan TJT menyelesaikan penanganan secara permanen sebelum akhir tahun.
Jalan Tol Ciawi-Sukabumi memiliki total panjang 54 km yang terbagi menjadi 4 Seksi, yaitu Seksi 1 Ciawi-Cigombong sepanjang 15,35 km dan sudah beroperasi sejak Desember 2018 lalu.
Lalu, Seksi 2 Cigombong-Cibadak sepanjang 11,90 km, juga telah resmi beroperasi sejak Agustus 2023 lalu.
Sementara Seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km saat ini sedang dalam konstruksi dengan progres 11,56km.
Dan, Seksi 4 Sukabumi Barat-Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km, saat ini sedang dalam tahap persiapan.
Menurut BPJT, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi yang sudah terhubung dari Ciawi hingga Cibadak ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan lebih cepat.
Sehingga perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi hanya butuh waktu 2-2,5 jam, dari sebelumnya harus 4-5 jam melewati jalan arteri melewati jalur kemacetan seperti Cicurug, Parungkuda dan Cibadak.
“Kehadiran Jalan Tol Ciawi-Sukabumi memiliki peran penting dalam mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju ke Sukabumi. Serta mengurangi kemacetan pada jalan nasional Bogor-Sukabumi,” pungkas Miftachul .
“Setelah melakukan pemasangan dan pemantauan peralatan dan proses produksi sejak Mei 2024, kami resmi meluncurkan produk hilirisasi kebanggaan kami dan kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu Timah Solder berbentuk powder pertama di Indonesia” ungkap Darwis L. Fensury selaku Direktur Operasional PT Prima Dredge Teams yang merupakan holding company dari PT Tri Charislink Indoasia dalam siaran pers, dikutip Jumat (27/9/2024).
Direktur Pengembangan Usaha PT Prima Dredge Teams, Bambang Triadi Gunawan menambahkan PT Tri Charislink Indoasia memanfaatkan teknologi terbaru sebagai bentuk inovasi dan kolaborasi dari konsep proses produk yang sebelumnya.
Foto: Dok PT Tri Charislink Indoasia
“Saat ini sedang berdiskusi dengan beberapa produsen di China, Amerika, dan Eropa, mengingat perkembangan hilirisasi yang signifikan di negara-negara tersebut dan beberapa negara Asia lainnya seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, dan Jepang,” tambahnya.
Bambang juga menyampaikan alasan PT Tri Charislink Indoasia memilih Kota Batam sebagai lokasi produksi timah solder powder dikarenakan lokasinya yang strategis, serta merupakan market dunia elektronik dan automasi yang berkembang masif.
Sementara itu, Direktur Utama PT Tri Charislink Indoasia, Robin menyebut saat ini PT Tri Charislink Indoasia telah memproduksi solder timah batangan (solder bar), solder timah kawat (solder wire), solder timah bubuk (tin solder powder), dan solder timah berbentuk pasta (tin solder paste).
“Semua jenis dan komposisi sudah kami pelajari dan kami sudah melakukan training karyawan perusahaan dari teknologi provider kami (luar negeri). Kami juga mempersiapkan peralatan laboratorium terkini sehingga kami siap terjun ke pasar internasional. Kapasitas produksi kami untuk 6 bulan ke depan baru di angka 380 Metrik Ton per bulan,” ujar Robin.
Robin berharap kapasitas produksi timah di PT Tri Charislink Indoasia akan meningkat dua kali lipat terutama dengan adanya penambahan peralatan produksi yang akan terpasang di akhir tahun 2024.
Tak ketinggalan, owner dari PT Prima Dredge Teams, Soehasono menyebut bahwa Prima Dredge Teams Group akan terus mendukung program pemerintah dalam hal hilirisasi, terutama dalam sektor timah.
“Seperti diketahui bersama bahwa salah satu anak perusahaan kami, PT Batam Timah Sinergi juga sedang melakukan pematangan lahan dalam mempersiapkan hilirisasi timah dengan produk timah kimia atau tin chemical di Kota Batam. Rencana ground breaking akan dilakukan akhir tahun 2024” pungkas dia.
Bahlil mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan dan memprioritaskan kebutuhan listrik berbasis EBT untuk kepentingan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk mengekspor listrik.
“Oh iya kita kan prinsipnya kan gak ada masalah, tapi kan kita harus berhati-hati kita harus kaji baik-baik ya. Kita harus melihat kepentingan kebutuhan nasional, kita kemudian kita lihat nilai ekonominya dengan kepentingan negara kita, setelah itu baru kita merumuskan ya kan,” jelas Bahlil saat dikonfirmasi apa benar pemerintah akan mengkaji ulang rencana ekspor listrik EBT, saat ditemui usai sebuah forum di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Dia memastikan bahwa pemerintah akan mengutamakan kepentingan di dalam negeri terlebih dahulu. Menurutnya, jika kebutuhan dalam negeri belum mencukupi atas listrik dari sumber EBT, maka dia pun akan mempertanyakan kenapa listrik EBT di Indonesia harus diekspor.
“Tapi saya akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, atau republik belum paten ya kenapa harus kirim keluar?” imbuhnya.
Namun, jika memang kebutuhan listrik EBT dalam negeri sudah terpenuhi, maka pihaknya akan mempertimbangkan negara mana yang harus dibidik untuk dikirimkan listrik EBT dari Indonesia.
“Nanti ada Pemerintah Indonesia yang akan membicarakan dengan negara mana saja yang dituju,” tandasnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana untuk mengekspor listrik ke Singapura. Hal ini ditandai dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dengan Singapura terkait ekspor listrik ke Singapura melalui agenda Announcement on Cross-Border Electricity Interconnection pada rangkaian acara Indonesia International Sustainability Forum, di JCC, Kamis (5/9/2024).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut, Indonesia bakal mengekspor listrik yang berasal dari sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ke Singapura berkisar 2-3 Giga Watt (GW).
Menurut Luhut, kebijakan ekspor listrik ke Singapura sejalan dengan potensi EBT di Indonesia yang sangat besar, terutama dari sumber energi seperti tenaga surya.
“Listrik hijau yang sedang kami negosiasikan dengan Singapura. Kami akan mengekspor ke Singapura, energi hijau. Seperti 2 Giga Watt (GW) mungkin bisa sampai 3 Giga Watt. Karena potensinya sangat besar di sini,” kata Luhut dalam acara ISF 2024, Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (5/9/2024).
Di samping itu, menurut Luhut, pemerintah juga berencana untuk membangun industri panel surya di dalam negeri. Hal ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka memperkuat posisi negosiasi ekspor listrik bersih ke Singapura.
“Pemerintah akan membangun industri panel surya sendiri. Dan ini saya pikir merupakan bagian dari diskusi kami dengan Singapura. Dan kami bersedia melakukannya,” kata dia.
Luhut membeberkan kesepakatan tersebut memiliki nilai investasi mencapai US$ 20 miliar atau setara Rp 308,3 triliun (asumsi kurs Rp 15.418 per US$).
Rencana besarnya, Luhut mengatakan ekspor listrik tersebut akan dilakukan mulai tahun 2028 untuk 5 perusahaan yang termasuk dalam persetujuan, ditambah dengan ekspor listrik dari 2 konsorsium baru pada tahun 2030 mendatang.
Wilayah yang akan dijadikan sumber energi untuk bisa mengekspor listrik ke Singapura itu sendiri adalah dari wilayah Sumatera.
Di lain sisi, Menteri Tenaga Kerja & Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng mengatakan, Indonesia akan mengekspor listrik ke Singapura sebesar 3,4 Giga Watt (GW) yang bersumber dari EBT khususnya dari energi surya.
Dia mengatakan penandatanganan MoU tersebut disertai dengan persetujuan bersyarat yang telah diberikan kepada lima perusahaan untuk mengimpor listrik rendah karbon sebesar 2 GW dari Indonesia ke Singapura seperti yang sudah disetujui sejak persetujuan antara Indonesia dengan Singapura pada tahun 2023 lalu.
Bedanya, di tahun ini, kesepakatan ekspor listrik tersebut bertambah 1 GW menjadi total sebesar 3,4 GW dari Indonesia ke Singapura.
“Proyek ini akan mengekspor tambahan listrik rendah karbon sebanyak 1,4 Giga Watt (GW) dari Indonesia ke Singapura,” ujar Tan See Leng pada kesempatan yang sama, Kamis (5/9/2024).
Dia menyebutkan penambahan ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura tersebut sejalan dengan penambahan target impor listrik Singapura dari yang sebelumnya sebesar 4 GW menjadi 6 GW pada tahun 2035 mendatang.
Ada pula, izin tambahan untuk ekspor dari dua konsorsium RI antara lain Total Energies RGE dan Shell Vena Energy Consortium.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan lima perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan sejak tahun lalu adalah konsorsium Pacific Medco Solar Energy Medco Power with Consortium partners, PacificLight Power Pte Ltd (PLP) and Gallant Venture Ltd, a Salim Group company, Adaro Green, dan TBS Energi Utama.
