Parlemen Korea Selatan (Kosel) akhirnya meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk menunjuk penasihat khusus guna menyelidiki upaya gagal Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer.
Tak hanya itu, oposisi di Negeri Ginseng juga berencana meloloskan RUU anggaran pemerintah untuk tahun 2025. Adapun, parlemen yang dikendalikan oposisi bulan lalu memangkas 4,1 triliun won dari anggaran pemerintah yang diusulkan sebesar 677,4 triliun won atau sekitar Rp7.532 triliun.
“Kami akan meloloskan RUU anggaran hari ini,” kata Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae Myung pada Selasa (10/12/2024), seperti dikutip Reuters. “Pengesahan RUU yang cepat akan membantu menyelesaikan kegelisahan dan krisis saat ini.”
Pemerintah mengatakan pemotongan anggaran akan melumpuhkan fungsi dasar pemerintah, menghambat respons terhadap tantangan eksternal, serta menunda langkah-langkah kebijakan untuk usaha kecil dan masyarakat rentan.
Anggota parlemen senior Partai Demokrat Park Chan Dae mengatakan jika pemerintah membutuhkan uang untuk “mengeluarkan uang untuk mata pencaharian rakyat, hal itu dapat diselesaikan nanti melalui anggaran tambahan”.
Pasar obligasi negara Korea Selatan melemah, dengan obligasi negara berjangka tiga tahun turun 0,10 poin pada 106,79.
“Jika difinalisasi, itu akan meredakan ketidakpastian tetapi pasar terlihat bereaksi agak sensitif dan emosional terhadap komentar tentang anggaran tambahan,” kata Kong Dong Rak, analis pendapatan tetap di Daishin Securities.
Presiden Yoon sebelumnya menyebut hambatan oposisi atas anggaran pemerintah sebagai salah satu pembenaran atas keputusan darurat militernya pada tanggal 3 Desember, yang memicu krisis konstitusional di ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut.