Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memaparkan hal-hal terkait aksesi Indonesia ke pakta ekonomi BRICS dan OECD. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI, Senin (2/12/2024).
Dalam paparannya, Menlu Sugiono mengungkapkan terkait proses aksesi ke BRICS terlebih dahulu. Menurutnya, keputusan Indonesia untuk bergabung dalam pakta yang berisi rival Barat seperti China dan Rusia itu merupakan bentuk langkah RI menyeimbangkan polarisasi ekonomi yang ada.
“Ini merupakan upaya untuk meng engage negara-negara BRICS dan melakukan balancing act, menjaga kepentingan negara maju dan berkembang,” ujarnya.
“Selain itu, BRICS juga dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi negara kita dengan anggota di dalamnya,” tambahnya.
Setelah BRICS, Menlu Sugiono kemudian memaparkan proses Indonesia untuk masuk ke lembaga negara-negara maju, OECD, yang disebutnya telah dimulai lebih awal dibandingkan dengan aksesi ke BRICS. Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann bahkan telah menemui Presiden Prabowo di Jakarta.
“Kunjungan Sekjen OECD menemui presiden Prabowo beberapa hari lalu juga merupakan kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk bergabung dengan OECD,” tuturnya.
Sugiono kemudian menjelaskan bahwa tidak ada yang bertolak belakang antara BRICS dan OECD meski negara-negara di kedua pakta tersebut ada yang memiliki sikap rivalitas antara satu dengan yang lain. Hal ini juga bahkan disampaikan oleh Sekjen OECD.
“Indonesia ingin menjadi sebuah negara yang kuat, sebuah middle power yang berpengaruh dan dihormati negara-negara lain, di mana untuk dihormati, kita harus memperkuat integritas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan, serta tidak bergantung pada negara lain,” tambahnya.