SPORTIFLAE

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat besarnya target penerimaan pajak di pemerintahan daerah yang tidak digali sesuai dengan kapasitasnya. Akibatnya, potensi pajak yang seharusnya bisa meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) hilang begitu saja.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, tidak tergalinya potensi pajak di berbagai pemda itu disebabkan target PAD sendiri selalu ditetapkan lebih rendah dari potensinya.

Ini dikarenakan kebiasaan pemda yang menetapkan target penerimaan, seperti target pajak daerah belum berdasarkan basis data potensi yang akurat dan masih didasarkan pada capaian tahun sebelumnya.

“Kita menemukan beberapa potret permasalahan anjloknya kinerja PAD, kita melihat mulai dari kebijakan, pedoman-pedoman penetapan, pengembangan potensi pajak, itu masih belum memadai, termasuk pengelolaannya,” kata Ateh dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ateh mengaku sudah melakukan perhitungan secara sampel untuk beberapa daerah untuk menghitung tidak tergalinya potensi penerimaan pajak daerah tersebut pada 2024. Hasil perhitungannya ialah persentase target pajak daerah yang belum tergali mencapai 16,88% dibandingkan masing-masing target PAD di berbagai wilayah.

Ini terdiri dari potensi PAD objek evaluasi yang belum tergali senilai Rp 23,09 triliun, target pajak daerah objek evaluasi yang senilai Rp 19,76 triliun, potensi pajak daerah hasil evaluasi Rp 3,33 triliun.

“Hasil perhitungan kami secara sample ya beberapa daerah sebenarnya kita melihat masih ada ruang penetapan target yang lebih tinggi, masih ada ruang potensi PAD yang masih bisa kita gali. Ini rata-rata di tahun 2024 kita menghitung masih ada potensi 16,88%, itu hanya pada beberapa PAD saja, tidak semua PAD,” ucap Ateh.

https://gradishki.com/polska/

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait resmi ditekennya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan PP tersebut memang dibutuhkan sebagai turunan dari UU P2SK. Dengan begitu, himpunan bank milik negara (himbara) bisa melakukan hapus tagih.

“PP itu memang dibutuhkan karena satu memang perintah dari UU P2SK, jadi kan selama ini memang bank swasta itu melakukan hapus buku dan kemudian bisa melakukan hapus tagih, jadi itu ada urutannya, tuh,” ujar Mirza selepas acara LIKE It di Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Ia menerangkan kalau suatu kredit bermasalah dan menjadi macet, setelah beberapa waktu dapat dihapus buku. Setelah itu, dapat dihapus tagih. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh bank swasta.

“Itu kalau bank swasta bisa lakukan dengan fleksibel, tapi kalau bank BUMN itu bisa melakukan hapus buku tapi mereka takut melakukan hapus tagih. Karena masih ada kebimbangan apakah hapus tagi itu kemudian bisa dianggap merugikan keuangan negara,” pungkas Mirza.

Dengan adanya PP yang merupakan turunan dari UU P2SK, ada kepastian hukum kepada bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih kredit para pelaku UMKM.

Meskipun begitu, Mirza menyatakan bahwa untuk menjaga moral hazard, kredit yang dapat dihapus tagih adalah yang berjumlah kecil saja, dan peminjamnya merupakan petani dan nelayan.

“Tapi tentu untuk menjaga moral hazard makanya jumlahnya kan untuk yang kecil-kecil saja. Dan untuk yang kan ini untuk UMKM kan, yang kecil-kecil saja dan untuk yang petani nelayan, berarti kan kecil-kecil bahkan mungkin pinjaman mikro ya,” pungkasnya.

Selain itu, PP tersebut mengatur pinjaman tersebut harus yang sudah lama, yakni 10 tahun ke atas. Maka, peraturan ini diperuntukkan untuk pinjaman yang dilakukan pada tahun 2014 dan sebelumnya.

“Jadi memang sesuatu yang sudah lama sekali dan untuk jumlah yang kecil. Jadi itu,” kata Mirza.

Ketika ditanya apakah OJK sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dalam membahas peraturan ini, Mirza menjawab pihaknya tentu sudah melakukan pembicaraan.

Namun, ia belum tahun apakah perlu dirumuskan Peraturan OJK (POJK) untuk memperkuat PP tersebut. Mirza mengatakan hal itu akan dibicarakan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

“Menurut saya sih tidak harus, ya. Tapi kamu tanya sama Pak Dian aja. Karena udah ada di perintah Undang-Undang [P2SK] kemudian dari PP, gitu,” katanya.

Adanya dengan aturan ini, maka kredit macet para pelaku usaha UMKM, petani, hingga nelayan akan dihapuskan, khususnya pada himbara.

kas138

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Kun Wardana meyakini bahwa generasi Z dan milenial ke depan bakal memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan di Jakarta.

Untuk itu, jika timnya memenangi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta, pihaknya juga akan fokus mendorong kesehatan mental para gen Z dan milenial

“Karena para gen Z dan milenial ini orang-orang cerdas semuanya, kemudian kita ingin mereka bisa tumbuh dengan jiwa yang utuh, dengan kekuatan yang besar untuk membangun Jakarta. Kita yakin kita bisa mencapai Indonesia emas tahun depan,” jelasnya dalam acara “Kadin DKI Jakarta Mencari Pemimpin Baru” di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, dalam membangun kesehatan mental para generasi Z dan milenial, Kun Wardana siap menyediakan para psikiater-psikiater terlatih yang bisa dimanfaatkan untuk mendengarkan dan memberikan solusi dari curhatan para generasi Z dan milenial.

Hal ini penting dibuat, mengingat permasalahan mengenai kesehatan mental banyak dijumpai oleh para generasi Z dan milenial.

Untuk itu dengan infrastruktur digital internet 100Mbps gratis di semua rumah, ini memungkinkan generasi Z dan milenial bisa melakukan curhat independent.

“Karena mereka ini adalah generasi penerus kita, yang harus kita lindungi. Saat ini kan banyak terjadi permasalahan mengenai kesehatan mental, makanya tadi juga ada namanya curhat independent, jadi dia bisa lakukan curhat dari rumah secara privasi. Apalagi curhat itu kan tidak bisa dilihat pagi, siang, sore, atau malam. Kapan aja orang bisa depresi, bisa melakukan tindakan-tindakan nekat,” jelasnya.

kas138

Di tengah perkembangan ekonomi digital dan penetrasi internet yang terus meningkat, belanja iklan di Indonesia menunjukkan lonjakan yang signifikan.

Berdasarkan laporan Nielsen semester I- 2024, sepuluh perusahaan dengan belanja iklan terbesar di Indonesia didominasi oleh sektor FMCG (Fast Moving Consumer Goods) dengan PT Unilever Indonesia, PT Mayora Indah, dan Nestle memimpin.

Namun peningkatan ini tidak hanya mencakup merek-merek global tetapi juga pemain lokal yang kuat. Dalam konteks global, tren serupa terlihat dengan pengeluaran iklan yang terus bertumbuh, terutama di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Di Indonesia, 10 perusahaan teratas mencatatkan belanja iklan yang sangat besar. Unilever, sebagai pemain utama dalam industri FMCG (Fast Moving Consumer Goods), menduduki peringkat pertama diikuti oleh nama-nama seperti Mayora, Garena, dan Nestle.

Nielsen tidak mengungkap berapa belanja iklan yang dikeluarkan Unilever dan lain-lain. Nielsen hanya menyebut belanja iklan di masing-masing kategori seperti dairy.
Kategori dairy, misalnya, menghabiskan US$ 930 juta atau sekitar Rp 14,7 triliun (US$1=Rp 15.760).
Dalam hitungan Nielsen, 10 kategori teratas yang menghabiskan belanja iklan terbesar US$ 5,22 miliar.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan FMCG masih mendominasi pasar iklan, terutama pada kategori produk konsumen sehari-hari seperti minuman, makanan ringan, dan produk perawatan diri. Total belanja iklan dari sepuluh perusahaan ini mencapai trilliunan menggarisbawahi tingginya persaingan dalam industri ini.

Secara global, tren serupa terlihat di pasar Asia Tenggara lainnya, perusahaan FMCG seperti Unilever dan Procter & Gamble (P&G) mendominasi belanja iklan di berbagai negara. Misalnya, Unilever menduduki posisi teratas di Filipina dan Thailand. Sementara di Singapura, perusahaan teknologi dan perbankan justru memiliki porsi iklan digital yang lebih besar.

Indonesia berada di jalur yang sama dengan tren global, di mana belanja iklan terus tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan meningkatnya kepercayaan pengiklan.

Menurut laporan Nielsen, 72% pemasar global memperkirakan anggaran iklan mereka akan meningkat pada tahun ini. Para pemasar melihat bahwa alokasi anggaran iklan yang tepat dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membangun loyalitas dan awareness di kalangan konsumen.

Dengan tantangan yang semakin besar dalam menjangkau konsumen, tentu perusahaan harus lebih cerdas dalam memilih media dan strategi yang tepat. Analisis data belanja iklan menunjukkan bahwa meskipun digital semakin penting dan pertumbuhan platform digital terus meningkat, media tradisional seperti televisi masih menjadi kanal dominan untuk menjangkau audiens yang lebih luas di Indonesia. Kombinasi yang seimbang antara media tradisional dan digital akan memberikan dampak yang lebih efektif bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan anggaran iklan mereka di Indonesia.

Jumlah pekerja formal untuk pertama kalinya meningkat, berdasarkan catatan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS)untuk periode Agustus 2024. Namun, jumlahnya masih lebih sedikit ketimbang jumlah pekerja informal.

“Pekerja formal per Agustus meningkat,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Untuk total jumlah orang yang bekerja di Indonesia per Agustus 2024 sendiri menjadi sebanyak 144,64 juta orang, atau bertambah 4,79 juta orang dibanding catatan pada Agustus 2023.

Dari total itu, orang yang tercatat bekerja di sektor formal sebesar 42,05% atau lebih tinggi dari porsi pada Agustus 2023 sebesar 40,89%. Sedangkan pekerja informal besarannya 57,95% menyusut dari periode yang sama tahun lalu 59,11%.

“Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus 2023-Agustus 2024,” ucap Amalia.

Amlia menjelaskan, tumbuhnya pekerja formal ini terutama disebabkan oleh meningkatkan pekerja dengan status buruh atau karyawan atau pegawai pada Agustus 2024 dibanding Agustus 2023. Jumlahnya mencapai 3,44 juta orang penambahannya.

Ia menekankan, pekerja formal itu sendiri merupakan kelas pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap dan buruh atau karyawan ataupun pegawai itu sendiri. Sedangkan pekerja informal didefinisikan sebagai orang yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja keluarga atau tidak dibayar.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memantau dan menganalisis pergerakan Siklon Tropis Yinxing. Serta dampaknya terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia.

Siklon ini terpantau di Laut Filipina, lokasi tepatnya sekitar 12.0 LU – 132.9 BT, atau sekitar 1.270 km sebelah timur Laut Tahuna. Dengan kecepatan angin maksimum 40 knot (75 km/jam). Dan, tekanan udara minimum 1.000 hPa, bergerak ke arah Barat-Barat Laut.

BMKG memprediksi, kecepatan angin maksimum Siklon Tropis Yinxing akan meningkat dalam 24 jam ke depan menjadi kategori 2.

“Siklon Tropis Yinxing bergerak ke arah Barat laut menuju Laut Filipina sebelah timur Filipina,” tulis BMKG dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

BMKG mengungkapkan dampak tidak langsung Siklon Tropis Yinxing terhadap cuaca di Indonesia, yaitu:

– hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang di:

• Papua Barat Daya
• Papua Barat
• Papua Tengah
• Papua.

“Hati-hati beraktivitas di luar rumah,” demikian peringatan BMKG dalam unggahan mengenai Siklon Tropis Yinxing di akun Instagram resmi.

Tak hanya kali ini Siklon Tropis muncul dan memicu kondisi cuaca signifikan di Indonesia.

Pada 24 Oktober 2024 lalu, Siklon Tropis Trami muncul dan BMKG memperingatkan efeknya yang bisa memicu hujan lebat dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah Indonesia. 

Lalu pada 29 Oktober 2024 lalu, BMKG mengungkapkan efek Siklon Tropis Kong-Rey dan Siklon Tropis Trami terhadap kondisi cuaca di Indonesia. 

Penerbitan lisensi untuk rumah makan Padang belakangan menjadi viral dan ramai dibahas di media sosial.

Warganet banyak yang membagikan potret rumah makan Padang berlisensi melalui X (Twitter). Berdasarkan foto dan video yang beredar, terlihat rumah makan padang yang di etalasenya ditempeli stiker lisensi dari Ikatan Keluarga Minang (IKM).

“Rumah Makan Padang. Bikin geleng geleng, IKM (ikatan Keluarga Minang) melakukan pemasangan stiker rumah makan asli Orang Minang. Wow,” tulis seorang warganet sambil membagikan video pemasangan stiker lisensi IKM di salah satu rumah makan padang.

Selain itu, video razia rumah makan Padang murah di Kabupaten Cirebon juga menuai kontroversi. Polisi turun tangan terkait hebohnya aksi pencopotan lebel masakan Padang murah itu.

Aksi razia masakan Padang itu membuat Andre Rosiade selaku Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) berkomentar.

“Saya ingin menyampaikan hal itu tidak benar dan juga tidak boleh hal itu terjadi karena sekali lagi, bahwa hak setiap warga negara untuk boleh berjualan nasi padang,” kata Andre dalam video yang diunggah akun X @IKMpusat pada Kamis (31/10).

Andre kemudian juga menjelaskan terkait isu lisensi restoran padang yang dikeluarkan IKM. Kata dia lisensi dari IKM hanya dalam rangka memastikan cita rasa dan proses mendapatkannya disebut gratis.

“Lisensi itu dikeluarkan oleh IKM. Pertama, tidak dipungut bayaran. Yang kedua, lisensi itu dalam rangka untuk memastikan cita rasa. Cita rasa bahwa masakan padang itu sesuai dengan ciri khas rasa padangnya,” ujar dia.

Andre menegaskan restoran Padang boleh dimiliki masyarakat yang bukan orang Minang. Setiap masyarakat Indonesia boleh memasak masakan Padang, boleh berjualan masakan Padang dan tidak ada larangan.

Lisensi tersebut dinilai tak masuk akal oleh netizen. Mereka bahkan memboikot rumah padang yang di depannya ada stiker lisensi dari IKM atas nama perlawanan aksi premanisme dan rasisme.

“Jangan Makan di rumah makan Padang Yang berstiker IKM (Ikatan Keluarga Minang)…!! Ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Premanisme & Rasisme,” ujar seorang warganet di X.

“Saya penggemar masakan padang dan tidak peduli apakah warung makan padang itu punya stiker lisensi IKM atau enggak. Biarkan lidah dan kantong konsumen yang menemukan masakan padang paling cocok sesuai selera masing2. Jangan selera kuliner publik dibatasi oleh klaim2 kelompok,” tulis yang lain.

“Tolong di-list resto padang yg ada stiker IKM biar saya gausah makan di sana,” kata yang lain.

“Kalau saya pribadi dengan munculnya kasus ini, bukan boikot tp mulai sekarang menghindari membeli warung/RM Padang yg memajang lisensi IKM di warungnya. Semudah itu kok “menghukum” mereka,” ujar warganet.

Topik ini kemudian menjadi semakin hangat ketika seorang warganet membuat thread rumah makan Padang mana yang sudah pasti tidak masuk dalam lisensi IKM. Thread tersebut membagikan macam-macam rumah makan padang dengan nama yang nyeleneh seperti “RM Wane Rooney”, “Warung Padang Jawa”, “RM Minang Kocak”, “RM On Day Monday” dan sebagainya.

Hingga berita ini dirilis, tweet tersebut sudah dilihat lebih dari 1,6 juta kali, mendapat lebih dari 14.200 like, 3.476 repost, 445 quotes, serta 1.548 bookmarks.

Pekerja raksasa dirgantara Amerika Serikat (AS), Boeing, akan melakukan pemungutan suara pada Senin pekan depan mengenai tawaran kontrak kerja terbaru. Hal ini terjadi saat perusahaan itu menghadapi ancaman pemogokan massal.

Mengutip Reuters, Jumat (1/11/2024), tawaran terbaru ini mencakup kenaikan gaji sebesar 38% selama empat tahun, bonus penandatanganan yang lebih besar, dan dukungan luas dari perusahaan untuk program pendanaan pensiun.

“Kami mendorong semua karyawan kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang penawaran yang ditingkatkan dan memberikan suara pada hari Senin, 4 November,” tutur perusahaan itu.

Diakhirinya pemogokan juga akan menguntungkan pemasok kedirgantaraan yang telah merumahkan pekerja dan menunda investasi modal baru, serta maskapai penerbangan yang menghadapi penundaan pengiriman pesawat yang berkepanjangan.

Tawaran terbaru ini muncul pada saat yang kritis bagi Boeing, yang minggu ini mengumumkan akan mengumpulkan hingga US$ 24,3 miliar (Rp 383 triliun)untuk menopang keuangannya yang terpukul karena pemogokan selama tujuh minggu oleh lebih dari 33.000 pekerja pabrik Pantai Barat AS.

“Dalam setiap negosiasi dan pemogokan, ada titik di mana kami telah mengambil semua yang kami bisa dalam tawar-menawar dan dengan menahan tenaga kerja kami. Kami berada di titik itu sekarang dan berisiko mendapatkan tawaran yang regresif atau lebih rendah di masa mendatang,” kata Asosiasi Pekerja Mesin dan Dirgantara Internasional (IAM).

Saham perusahaan pembuat pesawat itu naik 2,8% dalam perdagangan setelah jam kerja setelah penawaran diumumkan sebelumnya dalam laporan eksklusif oleh Reuters. Saham ditutup turun 3,2% pada hari Kamis.

Pembicaraan antara pekerja dan perusahaan sendiri diadakan minggu ini dengan bantuan Penjabat Menteri Tenaga Kerja AS Julie Su. Pemungutan suara serikat pekerja akan dilakukan sehari sebelum pemilihan presiden AS, yang merupakan persaingan ketat antara kader Partai Demokrat Kamala Harris, yang diperkirakan akan melanjutkan kebijakan pro-serikat pekerja pemerintahan Biden, dan kader Partai Republik Donald Trump.

Selain keberlanjutan operasional, kesepakatan yang disetujui akan menjadi dorongan bagi CEO Boeing yang baru, Kelly Ortberg, untuk “perubahan budaya mendasar” di perusahaan tersebut. Ortberg mengambil rancangan langkah ini setelah ledakan panel pintu di Boeing 737 pada bulan Januari, yang akhirnya menyoroti catatan keselamatan dan kualitas perusahaan itu.

Meski begitu, masih belum jelas apa akhirnya yang akan menjadi hasil pemungutan suara karyawan. Diketahui, mereka terus meminta kenaikan gaji hingga 40%.

Pekan lalu, sekitar 64% pekerja menolak tawaran kenaikan upah umum sebesar 35% selama empat tahun yang tidak disetujui oleh serikat pekerja.

Tawaran pertama Boeing berupa kenaikan upah sebesar 25%, yang disetujui oleh serikat pekerja, ditolak oleh hampir 95% pekerja pada bulan September.

Kinerja keuangan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) yang positif di sepanjang Januari-September 2024 meski perseroan tidak lagi mencatatkan pendapatan sekali waktu (one off gain) di tahun ini.

Mengacu pada laporan konsolidasian (non-audit) per 30 September 2024, TUGU berhasil membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 552 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terlihat turun 51%.

Namun analis Phintraco Sekuritas Nur Wachidah mengatakan bahwa penurunan laba bukan menunjukkan kondisi kinerja perseroan yang memburuk. Faktor penyebab penurunan tersebut karena TUGU tidak lagi membukukan pendapatan sekali waktu dari kemenangan kasus atas Citibank (N.A).

Nur menjelaskan bahwa pendapatan sekali waktu ini bukan merupakan core operation TUGU, sehingga dalam memahami konteks laporan keuangan TUGU yang aktual perlu dilakukan penyesuaian dengan mengeluarkan pendapatan sekali waktu tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih konkret akan kinerja perseroan.

“Apabila laba bersih tahun lalu dikurangi pendapatan lain-lain non-core yang nilainya mencapai Rp 868 miliar, maka pertumbuhan laba bersih yang murni dari core operating TUGU sebenarnya melesat 115% sepanjang Januari-September 2024. Selain itu, kinerja 9 bulan juga menunjukkan bahwa sumber dari laba memang dari core operation yang semakin membaik” kata Nurwachidah, research analyst Phintraco Sekuritas, Jumat (1/11/2024).

Sebagai informasi, perseroan berhasil membukukan premi bruto senilai Rp 6,9 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 26% year-on-year (yoy). Penyumbang terbesar dari pertumbuhan premi ini masih berasal dari segmen asuransi kebakaran.

Premi bruto asuransi kebakaran mencapai Rp 2,9 triliun per akhir September 2024 atau naik 53% yoy dari periode yang sama tahun lalu. Kontribusi segmen ini ke total premi bruto perseroan mencapai 43% dan disusul oleh segmen asuransi aneka (miscellaneous) yang mencapai Rp 1,4 triliun yang juga naik 98% yoy menyumbang 20% dari total premi bruto.

Total pendapatan underwriting TUGU mencapai 2,3 triliun atau naik 17% yoy. Sementara total pendapatan TUGU yang berasal dari pendapatan underwriting, pendapatan investasi dan pendapatan usaha lainnya mencapai Rp 3,2 triliun dan tumbuh 16% yoy.

Ketika total pendapatan TUGU tumbuh dobel digit, total beban usaha perseroan tumbuh terbatas. Beban klaim neto perseroan hanya naik 9% yoy menjadi Rp 1,6 triliun akhir September 2024. Sedangkan beban operasional justru turun 5% yoy menjadi Rp 544 miliar pada waktu yang sama.

Total beban usaha perseroan hanya naik 6% yoy menjadi Rp 2,4 triliun, meskipun ada peningkatan 17% yoy dari sisi beban operasional lainnya selaras dengan peningkatan pendapatan usaha lainnya. Di luar pendapatan/(beban) operasional lainnya, laba usaha TUGU tumbuh 57% yoy menjadi Rp 783 miliar.

Nur juga menjelaskan laba bersih yang diatribusikan untuk pemilik entitas induk TUGU selama 9 bulan ini bahkan mencapai 79% dari estimasi laba bersih konsensus, artinya pencapaiannya di atas ekspektasi. Ini merupakan kinerja yang positif dan Ia optimis di sepanjang tahun 2024, TUGU dapat mengantongi setidaknya laba bersih sebesar Rp 700 miliar.

“Dengan perolehan laba bersih (core) yang tumbuh signifikan serta lampaui estimasi konsensus, ini akan menjadi katalis positif untuk pergerakan harga sahamnya. Saat ini TUGU masih bergerak di kisaran rasio Price to Book Value (PBV) 0,4x. Masih jauh terdiskon dibandingkan dengan peers dan industri asuransi umum sampai 1x dan industri keuangan dengan PBV 1,96x. Ini menunjukkan potensi upside masih terbuka” pungkas Nur saat dihubungi melalui pesan singkat.

Saat ini konsensus analis memberikan rekomendasi beli saham TUGU dengan rata-rata target harga 12 bulan ke depan di Rp 2.050. Hal ini mengimplikasikan adanya potensi upside saham TUGU sebesar 81% dari harga penutupan terakhir apabila menyentuh nilai wajar yang dihitung oleh analis.

YouTube sempat diminta mengganti nama YouTube Short oleh perusahaan film pendek asal Inggris. Ini karena namanya mirip dengan yang mereka gunakan.

Namun akhirnya, Google memenangkan gugatan merek dagang yang diajukan atas platform video pendek tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi London menyatakan bahwa tidak ada risiko kebingungan bagi konsumen antara keduanya.

Shorts International, yang mengelola saluran televisi yang dikhususkan untuk film pendek, menggugat raksasa teknologi itu tahun lalu. Mereka menuduh Google melanggar merek dagangnya atas kata “shorts”.

YouTube yang dimiliki Google telah meluncurkan Youtube Shorts, platform yang menampilkan video berdurasi satu menit, pada akhir 2020 lalu.

Pengacara Google Lindsay Lane berpendapat dalam dokumen pengadilan di persidangan awal bulan ini bahwa “sangat jelas” platform Shorts berasal dari YouTube, bukan Shorts International.

Sementara Hakim Michael Tappin mengatakan dalam putusan tertulis bahwa tidak satu pun penggunaan kata “shorts” oleh Google yang menyebabkan kemungkinan kebingungan mengenai asal platform tersebut.

Hakim juga mengatakan bahwa penggunaan kata tersebut oleh Google dan YouTube tidak akan menyebabkan kerusakan pada karakter khas atau reputasi merek dagang (Shorts International) dan menolak gugatan tersebut.